 |
| Logo AMP |
Jogyakarta, SUARA INDEPENDEN- “Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat Papua”
Demikian bunyi pernyataan yang disampaikan Sekretarsi Aliansi Mahasiswa Papua
(AMP) komite Kota Jogyakarta, Telius Jikwa, Rabu, (12/2). Siang tadi.
Kepada,
suaraindependen, Telius mengatakan, Berbagai konflik yang menelan ratusan ribu
nyawa orang Papua, sejak Trikora dikumandankan oleh Ir Seokarno pada 19
Desemebr 1961 di Yogyakarta hingga saat ini tidak terlepas dari Status Politik
Papua, “Ujarnya.
Lanjutnya,
yang tidak jelas dan tidak terselesaikan sesuai Instruksi Roma Agreement tahun
1962 setelah New York Agreement, dimana
Pemerintah Indonesia diberi tugas untuk mempersiapkan Papua selama 25 tahun dan
kemudian dikembalikan kepada PBB untuk melaluka Act of free Choice atau self
determination for West Papua. Dan dan pelaksanaan PEPERA yang Cacat Hukum dan
tak bermoral.
Selain
itu, Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah operasi
militer (DOM) sejak 1977-1998, terutama Angkatan Darat (AD) hingga era
reformasi ini terlihat tidak berubah.
“Kesan
seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di
Kodam dan jajarannya mendominasi rana politik dan jalannya pemerintahan di
Papua.”
Cengkraman
Militer atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi aparat dan dijadikannya
Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) tersembunyi pasca reformasi. Namun, lanjutnya, dengan semangat
berdwifungsi tersebut, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya
di jajaran Kodam dan Polda Papua alah menghancurkan TPN-OPM.
Tambahanya,
Obsesi penghancuran TNP-OPM itu juga dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan
politik. Secara politik petinggi Militer, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim.
Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek
vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan
militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor
sejumlah uang.
Kekejaman militer (TNI-Polri)
Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, pembunuhan terhadap Theis Eluay,
Mako Tabuni, Huber Mabel serta kasus Biak Berdarah, Abepura berdarah, Wamena
Berdarah dan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tuntas
diselesaikan oleh Indonesia.
Di awal tahun ini, Peristiwa penembakan, penyisiran
dan penangkapan kembali terjadi di Puncak Jaya, Papua yang berawal dari perampasan delapan
pucuk senjata milik polisi
pada 4 Januari 2014 oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB).
Aksi
balasan dan pengejaran yang dilakukan oleh TNI dan Polri menewaskan 1 orang
anggota TPN-PB atas nama Endenak Telenggen, 1 Orang anggota TNI atas nama Pratu
Sugianto, “Pungkas Jikwa.
Penyisiran
berlanjut, 1 Pelajar SMA atas nama
Tenius Telenggen ditangkap dan penyadapan Gereja saat warga sedang Ibadah hari minggu 27 Januari lalu. Akibat dari penyisiran Militer di Distrik
Kulirik, Puncak Jaya, warga Kulirik Menggungsi ke hutan hingga saat ini memasuki pertengahan minggu keempat, “Jelasnya.
Peristiwa
yang sama terjadi di Sasawan, Kepulauan Yapen, Papua, Sabtu (1/2) pagi yang
menewaskan 1 orang anggota TPN-PB dan 10 orang lainnya ditahan polisi. akibat penyisiran dan dominasi Militer di
distrik Sasawan, warga mengungsi. Hingga saat ini warga masih ketakutan dan
akitivitas tidak normal.
Secara
ekonomi, Eksploitasi oleh perusahaan ilegal dimana-mana di seluruh Papua, di sepanjang Sungai Degeuwo di Kabupaten
Paniai, Penambangan illegal sudah berlangsung selama 14 tahun yang merugikan
masyakrat adat maupun pemerintah Kabupaten Paniai , Nabire, dan Provinsi Papua.
Masih banyak perusahaan illegal di Papua termasuk
PT Freepot Indonesia dimana penanda-tangan kontrak kerja dilakukan oleh
Pemerintah Indoensia dengan AS saat status Papua belum tergabung dalan NKRI.
Kami harapkan, Hentikan Penyisiran
Brutal TNI-Polri Terhadap Warga Sipil Papua dan Tarik Militer ( TNI-Polri)
Organik dan Nonorganik Dari Seluruh Tanah Papua. Kedua, Hentikan Eksploitasi
dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperialis dan Kapitalis. Dan yang Ketiga, Berikan Kebebasan Hak
Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat Sebagai Solusi Demokratis. (SI)
Jeckson
Ikomow
Tidak ada komentar:
Posting Komentar