Logo KNPB. (FOTO/ILS) |
Jayapura,
SUARA INDEPENDEN - “
KNPB sebagai media rakyat tidak meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk kesejahtraan,
ispraktruktur dan lain-lain, sebelum menggelar
referendum di tanah Papua.” Demikian pernyataan juru bicara Komite Nasional
Papua Barat (KNPB), Wim Rocky Medlama, melalu siaran pers yang dikirim kepada suaraindependen,
Senin, (10/2) siang tadi.
Jadi,
kata Rocky, kami mendesak kepada pemerintah RI untuk membuka diri menggelar
referendum di tanah west Papua,“Ujarnya.Kemudian, Lanjut Wim, Pemerintah
Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) jangan memaksa rakyat dengan
program Indonesia yang tidak jelas aplikasinya., “Pungkasnya. Sebab
“Semua program Indonesia di tanah Papua, tidak akan menghasilkan apa-apa bagi rakyat Papua barat, yang ada saat ini hanya kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan diatas bumi Cendrawasih”
Ini
contoh kongkrik, lanjutnya, Sejak Otonomi Khusus (OTSUS) dikucurkan melalu
Undang-Undang 21 tahun 2001 hingga sampai saat ini rakyat Papua tetap jadi minoritas
diatas tanahnya, dan kemudian eksitensi orang asli Papua terancam akibat
kedatangan colonial Indonesia di tanah Papua.
Selain
itu, Kata Wim, Semua Program itu pun sangat menghalangi perjuangan rakyat
Papua, dan rakyat Papua sendiri juga menolak tegas program UP4B bahkan Otsus
plus, tetapi mengapa Pemerintah memaksa program tersebut ?
Namun,
kata dia, ditandaskan kepada Pemerintah Indonesia segara menggelar Referendum
bagi bangsa Papau barat, sebab itu solusi demokrasi bagi Rakyat Papua barat.
Bahkan demi mewujudkan perdamaian diatas tanah Papua, “Imbuhnya.
Kami
mengharapkan, jika Pemerintah bermasud untuk mengambil kebijakan harus
melakukan riset terlebih dahulu. Jangan memaksa dengan kemaungan Pemerintah
sendiri. “Harapnya.
Jackson Ikomouw
Tidak ada komentar:
Posting Komentar