 |
| Ketua PNWP, Buctar Tabuni, saat Konsolidai untuk memboikot Pilpres. (FOTO/FB) |
Jayapura,SUARAINDEPENDEN-“walaupun saya di masukan dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) oleh Polda Papua, tetapi tidak jadi soal bagi saya, namun kami akan terus konsolidasi kepada
rakyat Papua agar memboikot pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. Sebab
Referendum adalah solusi bagi rakyat Papua.” Demikian
pernyataan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buctar Tabuni, melalui
press releases yang dikirim ke media suaraindependen
Rabu (5/2). Siang tadi.
Buctar
Tabuni yang sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Wakil
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Brigjen Polisi Paulus Waterpauw sejak 3
Januari 2013 lalu ini. Kami akan bertekag untuk
boikot pemilihan Presiden, “Pungkasnya.
Namun,
kata dia, Kami akan terjung dari kampung ke
kampung di pelosok Papua dari Sorong sampai Merauke untuk sosialisasi, agar tidak mengikuti
pemilihan Presiden Kolonial Indonesia. “tegasnya.
“Rakyat Papua jangan mengikuti pemilihan
Presiden.”
Menurut,
Buctar, sudah lima puluh tahun resim bergantian, tetapi kami terus dijajah oleh Kolonial Indonesia. “tutur
buctar disela-sela sosialisasi boikot pemilihan Presiden Indonesia.
Tutup
Buctar, Ayo boikot pilpres Indonesia di seluruh tanah Papua ! Sebab “kami bukan Indonesia, tetapi kami adalah rakyat
Bangsa Papua.” Tuhan sudah ciptakan kami diatas bumi Cendrawasih, dan kami sudah
merdeka sejak 1 Desember 1961.
Sementara
itu, Ketua Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan, Referendum
bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus
digelar.
Namun,
kata Victor, Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak
dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. “Kolonialisme sudah harus
ditinggalkan. Sebab, lanjunya, Inggris membuktikan itu terhadap referendum di
Skotlandia pada September 2014 nanti. Selain itu, sudah bukan jamannya lagi
untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.
Untuk menyikapi Pemilu Kolonial
Indonesia, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan sikap. Pertama; Pemilu
Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme,
kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua.
Kedua: Pemilu Indonesia 2014, bagi
rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa
Papua dilakukan lewat referendum. Dan yang ketiga; Pemilu Indonesia 2014, bagi
rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak
berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.
Terakhir, dan/atau yang keempat: Boikot
Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum
adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib
sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.
Oleh karena itu, Tutup Victor,
Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam
Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin
penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni.
Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri.
Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat
bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.(SI)
Jackson Ikomouw
Jackson Ikomouw
