Proyek Teroris Sepi, Densus 88 Garap Papua!

Densus 88 Anti teror yang sedang beroperasi di Papua

JAKARTA, RIMANEWS - Kepolisian disebut berencana mengintensifkan peranan Densus 88 Antiteror di Papua setelah semakin memanasnya situasi di Papua. Upaya itu dinilai harus dibatalkan lantaran bakal menambah masalah di Papua.

"Ada upaya sejumlah elite Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di Bumi Cenderawasih," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Neta mengatakan, rencana mengintensifkan peranan Densus 88 Antiteror terlihat dari adanya upaya menjadikan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Polda Papua. Neta menolak rencana itu karena persoalan di Papua bukanlah masalah terorisme, melainkan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan. Jika Papua menjadi daerah operasi Densus 88, Neta menilai tindakan represif dengan menggunakan senjata api bakal dikedepankan.

"Padahal, yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola persuasif, dialog, dan pendekatan sosial. Polri harus kedepankan dan maksimalkan peranan pembinaan masyarakat dan intelijen untuk melakukan deteksi dan antisipasi situasi," kata Neta.

"Jika Polri memaksimalkan Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawanan sengit dari rakyat Papua. Era DOM (daerah operasi militer) Timor-Timur versi baru akan terjadi di Papua. Pihak asing bukan mustahil akan memanfaatkannya hingga Papua lepas dari NKRI seperti Timor-Timur," kata Neta.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menegaskan, pemerintah tidak layak menjadikan Papua sebagai daerah operasi Detasemen Khusus (Densus) 'Anti Teror' 88 Polri.

"Langkah itu hanya akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh di samping menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali," katanya di Jakarta, Sabtu (16/6/2012). Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai daerah operasi Densus 88 Anti Teror.

Syahganda melanjutkan, kalau Presiden SBY menginginkan kondisi dan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya jangan mengirim pasukan Densus 88. Sebab, ini bukan ladang tepat untuk operasi peperangan bagi Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris.

Persoalan di Papua, menurut Syahganda, bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. "Jadi dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua, baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua," ujarnya.[kmps]