Logo, The Asian Peasant Coalition (APC). FOTO/ILS |
Militer dan polisi Indonesia tanpa ampun melepaskan tembakan pada kerumunan orang, sebagian besar pemuda dan anak-anak yang berdemonstrasi menentang penyiksaan lain anak berusia 12 tahun oleh tentara Indonesia.
Pelanggaran HAM yang terjadi di tempat lain di Asia terhadap petani berjuang untuk tanah. Pelanggaran sistemik ini hak asasi manusia harus dihentikan.
"Pembantaian adalah cara lain pemerintah untuk membungkam orang-orang Papua memprotes mega-proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang mencakup 1,2 juta hektar. Selain MIFEE, pemerintah Indonesia juga melindungi perusahaan pertambangan besar seperti Freeport: Gold Mining yang telah beroperasi di Papua selama beberapa dekade. Impunitas di banyak masyarakat pedesaan yang telah sangat militarised untuk melindungi investasi mereka ", menyatakan Rahmat Ajiguna, APC wakil sekretaris jenderal.
"Menurut Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), petani Filipina menegaskan untuk reformasi tanah asli dan perubahan sosial sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan oleh pemerintah dan negara pasukan Filipina. Di bawah Presiden Benigno Simeon Aquino III, lebih dari seribu aktivis dan pemimpin organisasi rakyat yang progresif ini telah tewas sementara ratusan tetap incarcinerated dan mendekam di penjara-penjara karena kasus dibuat ", tambah Rahmat, juga Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA ) yang berbasis di Indonesia.
Kami memegang jawab pemerintahan
Jokowi atas pembunuhan di Papua Barat. Kami menuntut hukuman
dari polisi lokal
Kabupaten Paniai, kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
Papua Barat dan kepala
polisi nasional Indonesia
(Kapolri).
Kami juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan
kekerasan terhadap para petani di Takalar, Sulawesi
Selatan dan kekerasan serupa di bagian lain Indonesia.
(JacksonIkomouw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar