INJIL INI RUMAHMU

Oleh: Dominggus Pigai*)

Dominggus Pigai. (Foto/Dok)

Papua didarati dua misi utusan Barat Ottow dan Geisler pada 5 Februari 1885 di Mansinam. Kehadiran misi penyiar Injil dengan seperangkat ajaran baru dipandang telah mengisi pundi kebenaran dalam pelataran rumah-rumah tradisional. Para pewaris kebudayaan lokal menanggapi tradisi Kristen sebagai pertanda kehadiran zaman baru dalam lembaran hikayat suci.

Klimaks kehadiran Kuasa Injil dalam berbagai bentuk sakramen, mujizat, pewartaan Sabda Kebenaran Injil, Pujian, Tarian, Drama, Puisi dan asesoris kekristenan menjadi sebuah tradisi yang dihidupkan dalam perayaan hari raya Gerejani merupakan ekspresi ketaatan atas otoritas Injil.

Surat-Surat Injil dalam Kitab suci merupakan kesaksian kehidupan Yesus Kristus yang diisi penuh dengan Kisah Nyata Kuasa Tertinggi Allah yang hadir dalam dunia fana. Injil menampilkan dua Wajah Yang Paradoksal dengan kehidupan real manusia di dunia. Di Satu sisi Injil Mengakomdir Manusia dari Kepelbagian Latar belakang Kehidupan manusia; Di sisi yang lain Injil menjadi kekuatan yang menentang kehidupan manusia.

Pandangan yang kontraversi dalam Rumah Manusia di dunia akan menjadi renungan refleksi dengan melihat dua wajah ganda. Kontraversial tersebut sebenarnya bagian dari perwujudan bahwa INJIL berada di atas segala-galanya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

WAJAH GANDA INJIL
Injil sebagai Kekuatan Allah yang mengubah tradisi kehidupan manusia yang berabad-abad menjadi perekat kasih dari komunitas pluralistik. Tetapi juga sekaligus menjadi sarana yang memisahkan hubungan manusia dengan kultur sosial.

Pertama Injil sebagai zat perekat Komunitas Pluralistik. Sebagai Kekuatan penyatuan berbagai elemen sosial Injil mampu mengakomodir perbedaan-perbedaan filosofis, keyakinan, ideologi, visi, semboyang dll. Nilai-nilai baru yang ditransformasikan oleh Injil tidak lepas dari pengalaman dan kenyataan hidup masyarakat. Karena Injil memiliki otoritas Ilahi yang Maha Tinggi, Injil mampu membuat suatu perubahan kehidupan dengan menundukkan dan mengalahkan otoritas adat yang telah hidup lama.

Dalam Surat Roma 1:16-17 memberi definisi bahwa Injil ialah kekuatan Allah yang menyelamatkan, membebaskan semua orang dari tawanan dosa. Sifat dosa yang melekat pada manusia menyebabkan manusia mati, terjerat dalam nafsu kejahatan, keserahkaan, kekerasan. Injil menjadi kekuatan yang membongkar spirit dari dalam masyarakat.

Kendati manusia pada awal kehadiran misi penyiaran Injil diwarnai dengan kisah traumatis yang mengorbankan jiwa dan raga manusia. Demi menjadi Pengikut Yesus Para Rasul menanggung beban penderitaan, penyiksaan yang amat parah. Rezim pemerintahan Nero Romawi tidak mengizinkan pewartaan Injil secara leluasa. Mereka dituduh sebagai kelompok bidat yang sesat. Ajaran Injil disindir sebagai ajaran propaganda yang menyesatkan. Kisah para Martir Kristus yang mati sahid menjadi "Benih" yang subur untuk tumbuhnya benih Injil.

Komitmen untuk bertahan dalam penderitaan, menapaki jalan sunyi, hidup sederhana dan bersahaja, telah menjadi kekuatan yang melumpuhkan pertahanan diri yang senantiasa menolak kehadiran Injil.
Dalam suasana penderitaan Injil mampu menyediakan suatu jawaban bagi pergolakan batin. Ketenangan batin yang diresapi para pengikut Injil ini membuahkan mekarnya nilai-nilai baru yang mewarnai kasih.

Pengharapan mungkin menjadi sebuah kata kunci untuk menyadarkan manusia dalam memahami dinamika dan tuntutan kebutuhan manusia dan alat pemuas yang cenderung berubah. Pengharapan tentang masa depan baru didasarkan pada perkataan "YESUS KRISTUS". Berbagai kepedihan, keprihatinan yang seringkali berkunjung dalam kehidupan manusia di bumi ini tanpa disadari atau disadari dapat dirunut dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan Yesus Kristus dalam Kitab Suci.

Solidaritas atas kasih antara berbagai kelompok sosial yang berbeda. Antara golongan miskin dan Kaya, Tuan dan Hamba, Kuat dan Lemah, Sakit dan Sehat, Lapar dan Kenyang dan lain-lain. Injil memberi posisi yang sama dan sederjad. Cara Pandang Injil adalah mengutamakan nilai dan derajad Kemanusiaan sebagai suatu harga yang paling Mulia. Bahkan takaran nilai manusia tidak dapat disejajarkan dengan benda- benda lainnya yang diciptakan Allah.

Peran Allah dalam mengangkat taraf hidup manusia dari yang hina menjadi sesuatu yang mulia dilakukan dengan Pengorbanan diri Yesus Kristus di atas Kayu Salib sebagai lambang kehinaan manusia pendosa. Usaha mendamaikan dan memulihkan kembali Manusia datang dari inisiatif Allah Yang Maha Tinggi.

Menjadi Kristen tanpa mengimani dan menghayati kebenaran Karya Pengorbanan Suci Teladan Kehidupan Yesus ibarat " GARAM YANG DIBUANG KEDALAM AIR LAUT".

Kedua, INJIL SEBAGAI PEMISAH antara MANUSIA dengan KULTUR SOSIAL. Kehadiran Injil telah merobek tabir kebudayaan. semua peristiwa pekabaran Injil di Pulau Papua ini memberi sinyalmen sejarah bahwa semua asesoris dan peralatan kebudayaan dimusnahkan. pikiran dan iman demikian didasarkan atas : a. Kekuatan Injil melebihi kekuatan kebudayaan yang dimiliki masyarakat. (b). Kekuatan benda-benda sakral budaya akan menjadi penghambat datangnya kuasa kehadiran Yesus Kristus dalam dunia; (c). Injil mampu menjamin kehidupan yang lebih layak dari kehidupan semula; (d). Injil yang disebarkan dapat membuat masyarakat akan sama dengan kehidupan pewarta Injil. (e). Kultur sosial yang diproduksikan oleh manusia/masyarakat adalah wilayah kerja Setan

Kelima pandangan ini membuat manusia rela menanggalkan keyakinan kultural yang sudah dipercaya berabad-abad lamanya. Kondisi demikian mempengaruhi sikap dan cara pandang Yesus tentang hubungan pertentangan antara kebudayaan dan kekristenan yang dikonstruksikan dalam Rumah Manusia/Rumah Allah. Pemisahan yang tegas digambarkan Yesus dalam Kitab Injil "AKu datang untuk membawa pemisahan antara Suami dan Istri, Anak Laki-Laki dari ayah, anak perempuan dari ibu, Tuan dari hambanya, dll.

Saya sendiri melihat gerakan Injil ini adalah gerakan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala kepemilikan kita di dunia. Tanpa memungkiri bahwa kekuatan sumber daya memang penting dalam proses pewartaan Injil. Segala harta kekayaan dan manusia bukan menjadi tuhan atas INJIL KESELAMATAN ALLAH, tetapi ALLAH yang berkuasa atas segala sesuatu yang dimiliki manusia. Perang antara pihak yang menerima INJIL dan Pihak yang menolak kehadiran Injil sudah me.

Penulis adalah Tokoh Agama di Tanah Papua

Wali Kota Bandung: Buang Sampah Sembarang, Kenakan Denda

Wali Kota Bandung
di PPI, siang tadi.(FOTO/Jeckson)

Bandung, SUARA INDEPENDEN -Walikota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali memperketat peraturan pedagang kaki lima dan menerapkan denda bagi pembeli di zona merah PKL.

Dalam keterangannya di Kantor Walikota Bandung, Rabu 5 Februari 2014, Pemkot akan membuat konsep denda bagi pembuang sampah sembarangan.

Ridan yang sering sapaa Emil, mengatakan, ini dilakukan agar membuat masyarakat Kota Bandung lebih taat pada aturan dan disiplin mengatasi masalah sampah. Ujarnya disela-sela kunjungan di PPI Supratman, siang tadi.

“Saya inginnya kesadaran. Tidak ingin merazia, tidak ingin mendenda. Tapi agar tertib harus seperti itu dulu,” katanya.

Sebab, kadi Dia, Hal tersebut mengacu kepada beberapa negara yang telah menerapkan denda bagi pembuang sampah sembarang. seperti di Singapura maupun yang lain.

Emil menuturkan, sebelum penerapan denda sampah, dia akan mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar bisa berjalan efektif. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah juga akan diperbanyak. (SI)

Jackson Ikomou

Ketua PNWP: Boikot Pilpres Kolonial Indonesia, Referendum Solusi Bagi Rakyat Papua

Ketua PNWP, Buctar Tabuni, saat Konsolidai
untuk memboikot Pilpres. (FOTO/FB)

Jayapura,SUARAINDEPENDEN-“walaupun saya di masukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Papua, tetapi tidak jadi soal bagi saya, namun kami akan terus konsolidasi kepada rakyat Papua agar memboikot pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. Sebab Referendum adalah solusi bagi rakyat Papua.” Demikian pernyataan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buctar Tabuni, melalui press releases yang dikirim ke media suaraindependen Rabu (5/2). Siang tadi.

Buctar Tabuni yang  sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Brigjen Polisi Paulus Waterpauw sejak 3 Januari 2013 lalu ini. Kami akan bertekag untuk boikot pemilihan Presiden, “Pungkasnya.

Namun, kata dia, Kami akan terjung dari kampung ke kampung di pelosok Papua dari Sorong sampai Merauke untuk sosialisasi, agar tidak mengikuti pemilihan Presiden Kolonial Indonesia. “tegasnya.

 “Rakyat Papua jangan mengikuti pemilihan Presiden.”

Menurut, Buctar, sudah lima puluh tahun resim bergantian, tetapi  kami terus dijajah oleh Kolonial Indonesia. “tutur buctar disela-sela sosialisasi boikot pemilihan Presiden Indonesia.

Tutup Buctar, Ayo boikot pilpres Indonesia di seluruh tanah Papua ! Sebab “kami bukan Indonesia, tetapi kami adalah rakyat Bangsa Papua.” Tuhan sudah ciptakan kami diatas bumi Cendrawasih, dan kami sudah merdeka sejak 1 Desember 1961.

Sementara itu, Ketua Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan, Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. 

Namun, kata Victor, Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. “Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Sebab, lanjunya, Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Selain itu, sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.

Untuk menyikapi Pemilu Kolonial Indonesia, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan sikap. Pertama; Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua. 

Kedua: Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum. Dan yang ketiga; Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.

Terakhir, dan/atau yang keempat: Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.

                                                                                                     

Oleh karena itu, Tutup Victor, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.(SI)


Jackson Ikomouw

Obat Pembesar Panis, “Bukan Budaya Papua” Bebas Beredar di Bumi Cendrawasih

Oleh:Jackson Ikomouw*)

Jackson Ikomouw. (Foto/Dok)

Dari sekian banyak persoalan yang menimpa bumi Cendrawasih, salah satunya adalah meningkatnya peredaran Obat pembesar panis dikalangan pemuda/remaja belum menikah sehingga akibatnya merusak kelamin pria. Persoalan  ini Rumah sakit Umum (RSU) daerah Jayapura telah mencatat 100 Pasien. Menurut; dr. Lucky, Sp.KK, pasien yang datang berobat itu terbukti ada yang menggunakan suntik silicon dan daun bungkus. Seperti diberitakan majalahselangkah.com, Edisi:  Sabtu, 01 Februari 2014 . 

Sadis !  ini akan merujuk pada pemusnaan etnis Melanesia di tanah Papua. Untuk mengantisipasi problem ini, setiap induvidu perlu  ada kesadaran karena ini bukan budaya orang Papua. Sebab, ketika kita menikah akan terjadi kemandulan dan dampaknya hingga keluarga.

Dalam sejarah telah mencatat bawah “Obat pembebas Panis bukan Budaya  orang Papua tetapi dibawah  datang oleh kaum imigrasi dan Transmigrasi ke Papua.”  Rupanya bagian dari upaya pemusnaan ras Melanesia yang dilakukan pendatang di Papua. Kemudian, penjualan  obat pembesar panis di Papua bebas diperjual belikan, dan  belum ada pengawasan dari pihak keamanan hingga saat ini.  Oleh sebab itu dicurigai bawah, pihak keamanan juga ikut melindungi persoalan tersebut untuk membunuh generasi bangsa. Namun jelih dalam memilih hal yang baik dan buruk. Sebab Penjajah pasti akan menggunakan bahasa yang enak didengar, untuk menggoda generasi bangsa. 

Disini saya berbincang-bincang sedikit dari hasil pantauan saya bersama Jemi Pakage diatas Kapal.

Ini Hasil Pantauan

Waktu menunjukan pukul sembilan. Kami menaiki Kapal Ngapulu dari palabuhan laut Samabusa Nabire menuju Pelabuhan Serui. Tujuan kami berdua menuju ke Kota Holandia kini Jayapura untuk daftar Jemi Pakage mengikuti tes pendidikan Militer.

Kapal yang kami tumpangi mulai stom. Tummm..tumm..tumm ABKB siap muka belakan Tummm..tumm..tumm ABKB siap muka belakan Tummm..tumm..tumm ABKB siap muka belakan. Selepas dari pelabuhan Nabire. Ngapulu mulai star menuju pelabuhan Serui. Maka kami berdua mengambil tempat tidur di Dek-4 bagian samping kiri,  dan menyimpang tas/Noken ditempat tersebut. 

Beberapa menit kemudian, teman saya ajak ke cafe untuk mengopi bareng, “Nogeii wadouto Café nauwii ! Enano nauwii nogei.  namun kami berdua menuju ke-Dek 8. Pass  di Dek-7 terlihat orang-orang sedang kerumunan. Karena penasaran menuju  ke tempat tersebut. Katika dilihat dari dekat, Manusia pendek  ini lagi jualan obat pembesar panis semacam minyak gosok. Dia asal Makassar.

Ekpresinya.  Dia bicara banyak untuk menarik perhatian orang-orang disekitaran situ. Kemudian manusia pendek asal Makassar itu bilang; “Pache, Ini  soal harga diri, harganya murah dan bisa pake berulang-ulang kali bahkan dalam waktu seminggu kelamin panjang dan/atau besar.” Sesekali  Dia menunjukan foto panisnya. Dengan foto yang dia potret itu sangat meyakinkan orang-orang  karena panis besar dan/atau panjang sehingga ada yang membelinya. 

Dari hasil pantauan ini; banyak generasi muda yang  belum menikah membeli obat tersebut. Seusai itu saya memintah teman Jemi untuk langsung menuju ke café De-8 untuk ngopi bareng. Demian hasil pantauan saya.

Ketika ditanya Paitua Google. Masuk ke pencarian lalu tulis Papua, Minyak Pembebasar bermunculan dihasil pencarian. Hal ini saya merasa kesal. Pada hal saya bermasud untuk membaca berita tentang soal Papua. Media yang selalu update dan/atau publikasi adalah media http://forum.viva.co.id.  Ini stigma buruk yang dilakukan oleh kaum penjajah terhadap orang asli Papua. Mengapa saya merasa kesal ? sebab ketetika dikunjungi remaja/pemuda yang belum menikah, akan timbul pikiran negative sehingga berniat untuk membelinya. 

Saat dibeli, tentun  belum tahu tata cara pemakaian sehingga akibatnya kelamin rusak dan terjadi kemandulan walaupun masih produktiv. Dalam persoalan ini, kita tidak menyadari sebab kita didoktin bahasa-bahasa enak dicernah. Maka, jangan biarkan persoalan  terus meningkat dikalangan remaja/pemuda di Tanah Papua. Sebab bangsa ini sedang membutukan kami. Untuk melakukan yang terbaik, dan ketika kita lahir diatas bumi cendrawasih demi melanjutkan tongkat estafet para Palawan bangsa Papua gugur dimakan bintang liar.

Ingat ! Kita sebagai generasi Papua perlu ketahui, kita sedang dibunuh melalui berbagai cara. Tetapi kita belum sadar akan soal ini. Namum perlu ada kesadaran pada setiap kita.

Ini Sikap Politik KNPB Untuk Pemilu 2014

Logo KNPB

Kegiatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.

Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya mampu menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Jargon “Pesta Demokrasi” Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk: (a) Melahirkan agen-agen kolonialisme; (b) Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia; (c) dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem Demokrasi kolonial yang demikian telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif, Gaya hidup yang Konsumeristik, Kesehatan dan Pendidikan yang Materialistik, Sosial yang Individualistik, Budaya yang Hedonistik, Politik yang Oportunistik, Ekonomi yang Liberalistik, Agama yang exploitatif.

Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki -dan praktis membuat rakyat West Papua sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan – boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.

Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencoba “ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdaya, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.

Mental “nurut” dan mental “budak” tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.

Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolim akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.

Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.

Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.

Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.

Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.

1. Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua.
2. Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum.
3. Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.

4.     
Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.

“Kita Harus Mengakhiri”

 
Jayapura, 4 Februari 2014



Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB

Neles Tebai: Injil Masuk Ke Papua, Bukan Berarti Membawah Datang Allah

Pater Neles Tebai

Jayapura, SUARA INDEPENDEN - Injil masuk ke Papua, “bukan berarti Misionaris membawah datang Allah ke Papua.” demikian, ujar Pastor Dr.Neles Kebadabi Tebai, disela-sela misa bernuansa budaya Papua di Gua Maria, Buper Jayapura.  April 2011 lalu.

Sebab, kata Pastor,  ''Allah sudah ada dari sejak dahulu, saat  orang Papua hidup diatas bumi Cendrawsih itulah yang membawa misionaris barat itu ke papua.,"Tutur Tokoh Papua itu.

Gereja Papua Dalam sejarah Papua Menghadapi Tsunami & Badai Kekerasan Ideologis

 Oleh: Pdt.Dr.Benny Giay*)

Efesus 6:10 - 12 & Matius 10:16

Pdt.Dr. Benny Giay

Dalam catatan sebelumnya saya katakan bahwa menurut pengamatan saya, Gereja kita dan pemerintah seperti menutup mata terhadap kenyataan Papua penuh kekerasan. Ini beda dengan kultur Papua (yg saya sbutkan seblumnya )dan Kristus. Dalam pandangan Kristus, para muridNya (Matius 10:16) dikirim ke dunia di tengah-tengah serigala. Artinya penggambaran terhadap realita begitu itu apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Bahkan cenderung keras. seperti dikatakan Matius.

Gereja dikirim ke tengah-tengah serigala. Ini sama dengan para ahli ilmu sosial yang menggambarkan manusia sebagai serigala bagi sesamanya. Dan menurut saya, Papua dalam 50 tahun terakhir menghadapi kekerasan seperti itu dalam segala bidang. oleh karena itu, mengikuti tradisi para penulis kitab suci, saya sering menggunakan istilah Papua sebagai 'situs keketasan', 'situs penindasan', atau 'situs ratapan anak negeri tiada akhir'.

 Ini penting karena (a) dengan begitu umat bisa mengambil tanggung jawab menyikapi kenyataan penuh kkrasan tu sehingga tidak terlena oneh pesan-pesan gereja dan pmerintah yang menyampaikan harapan-harapan sesaat kepada umat yang hidup dalam Papua yang telah bertahun-tahunt menjadi 'situs pertumpahan darah'; (b) begitu juga bagi gereja Papua yang barangkali segan menelanjangi kenyataan penuh kekerasan apa adanya lantaran terjebak obsesi gereja itu sendiri untuk menyebarkan kabar gembira tetapi dengan konsekuensi menutup mata terhadap kenyataan penuh kekerasan itu. (c) ini juga bisa dmikian karena gereja juga ikut terpengaruh (terkooptasi) bahasa-bahasa propaganda pembangunan dari pemerintah.

Tapi apa sebenarnya akar persoalan dari konflik atau kekerasan yang terus terjadi di Tanah Papua ini? Menurut saya akar persoalan yang mendasari konflik dan kekerasan di Tanah Papua itu tidak lain dari sjarah relasi dua bangsa yang sudah berlangsung berabad-abad jauh sebelum Indonesia menduduki Tanah Papua awal tahun 1960an. Ini berarti beberap hal. 

Pertama, masalah sejarah relasi dua bangsa pra-1960an tidak setara Indonesia yg mngklaim diri 'beradab' dan bhwa Papua sudah berabad-abad berkontak dengan Indonesia sehingga dengan klaim itu dia berhak untuk menduduki atau menguasai Papua. Sebaliknya, Papua yg menganggap kontak Indonesia dengan Papua sebagai sejarah perampokan dan perbudakan yang dikenal sebagai slaven raid dan hongietocht. Dalam konteks itu Papua adalah korban dari perampokkan dan perbudakkan.

Kedua, setelah Indonesia menduduki Papua ia mulai menyebar propaganda. Pihaknya berjanji akan mengangkat orang Papua supaya bisa sejajar dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Sementara Papua menertawakan janji-janji dan propaganda itu dengan merujuk kepada perilaku pejabat Indonesia di Papua tahun 1960an yang merampok dan mengangkut semua barang-barang peninggalan Belanda ke Jawa dengan kapal-kapal sambil meneror, mengejar, dan membunuh masyarakat yang dicurigai sebagai kaki tangan Belanda.

Ketiga, pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah untuk membakar buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan Papua baik dalam bahasa melayu maupun bahasa Belanda. 

Keempat, memberlakukan karantina politik dengan memaksa penandatanganan perjanjian Kota Baru (sekarang Jayapura) tentang pelarangan partai-partai politik yang sedang berjalan saat itu dan menerima agenda politik Indonesia: PEPERA tidak perlu diadakan karena Papua sudah merdeka tahun 1945 bersama dengan seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, sejak September 1966 pemerintah Indonesia mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia menuduh gereja Papua mendukung separatisme. 

Keenam, menggunakan paramedis untuk menyuntik peserta PEPERA yang dicurigai akan menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menolak bergabung dengan Indonesia.

 Ketujuh, membentuk dan membiayai kelompok-kelompok yang melaksanakan terror dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung agenda politik Indonesia, contohnya Barisan Merah Putih. 

Kedelapan, kebijakkan pemerintah Indonesia tidak hanya menghilangkan atau menghapus separatisme tetapi juga menyuburkan separatisme dengan menyiapkan undang-undang makar yang dengan mudah menjerat para aktivis.

Kesembilan, kesemua langkah diatas dilakukan dalam satu kerangka pembangunan yang ditetapkan Jakarta yang disebut Joko Affandi sebagai kebijakan 'bias pendatang'. Dalam keranga demikian Papua dianggap tidak ada, kalaupun ada ia tidak d beri pilihan lain selain menerima atau melawan. Alias Papua dipaksa untuk menerima kebijakan asimilasi total. Tidak ada kemauan politik untuk mempraktikkan semboyan Bhineka Tunggal Ika di Tanah Papua. 

Belakangan, kebijakan ini diiringi dengan apa yang disebut Wibawanto Nugroho 'degenerative public policy' yang mencerminkan 'degenerative politik Jakarta terhadap Papua' Artinya bahwa Jakarta secara sistematis dan terencana merancang kebijakan untuk terus memperburuk kondisi sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini yang sering kali disebut para pengamat kekerasan ideologis atau simbolis.

Menurut saya akar persoalan Papua itu ada di situ. Ini sejumlah hal terkait kultur dan ideologi Jakarta yang mendasari kekerasan dalam segala bidang di Tanah Papua 50 tahun terakhir. Bagaimana kita melihat ini sebagai gereja? Menurut saya ini demonik yang tidak memberi ruang bagi keberlangsungan kehidupan seperti yang dimaksudkan Tuhan. Dan ini yang menurut saya disebutkan Rasul Paulus dalam Efesus 6: 10-12.

Lalu bagaimana kita hadapi permasalah ini? Pertama, saya pikir kita selalu ada pengharapan sebagaimana yang kita temukan dalam (a) ajaran Alkitab; (b) kultur Papua; (c) dalam sejarah gereja; dan (d) dalam diri kita masing-masing. 

Tentu harapan seperti itu harus disertai kerja kras dan tanggung jawab kita; baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi. Kedua, selama ini menurut saya kita di Papua terus melihat ke belakang dan menyalahkan masa lalu; kita seperti terpenjara oleh masa lalu. 

Dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat ke belakang tapi juga membuka mata terhadap realita sekarang dan melihat ke depan; lakukan upaya-upaya untuk mewujudkan harapan-harapan generasi lalu yang belum diwujudkan. Ketiga, ini berarti kita membaca kembali masa lalu dalam rangka membangun masa depan dengan membaca perkembangan Papua sekarang sebagai tanda-tanda zaman (Matius 16:2-3) utk mmbangun masa depan. Lebih konkrit Lagi saya ajak kita semua bisa pikirkan tim kecil yang bisa mencari kemungkinan untuk mempertimbangkan langkah-langkah ini baik di Belanda maupun di Tanah Papua melibatkan semua pihak yang prihatin terhadap Papua pada masa lalu dan sekarang ini.

Penulis adalah Ketua Sinode Kingmi Papua