Kapolda Papua: TNI/Polri Siap Perang, Ayub Waker: TPNPB Tunggu Di Lapangan, “Stop Ganggu Warga Sipil !

Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende, saat memberika keterangan Pers. FOTO: Ils

Timika, SuIndenpen - Selasa, (13/1/15), Terkait insiden penembakan yang terjadi di area operasi perusahan tambang milik Amerika, Kamis, (1/1/15) lalu, hingga menewaskan 2 anggota Brimob dan 1 security PT.Freepord Indonesia itu. Kapolda Papua ancam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang beroperasi di wilayah Tembagapura untuk perang, jika tidak tunduk kepada NKRI. Demikian kata, Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende, disela-sela konferensi pers, di Hotel Rimba Papua, Senin,(12/1/15), Timika Papua.

Kepala Kepolisian daerah Papua (Kapolda), Irjen Pol Yotje Mende, mengatakan, Mereka keras kepala. Kami berprinsip kejar mereka, kemanapun mereka berada. Tiada hari tanpa melepaskan dan mengajar mereka.

“Saya juga akan memutuskan logistik, dan atau Pemasok-pemasok makanan kepada kelompok-kelompok kriminal ini di bantaran sungai. 

Lanjutnya, Saya kasih untimatum kepada pendulangan-pendulangan gelap yang ada di bantaran sungai, dan aktivitasnya harus dihentikan.

Sekarang mereka mau kerja sama dengan kita atau mau kerja sama dengan mereka yang mau memisahkan diri dari NKRI.

Sering kita baca di website itu, sudah ada pengibarkan bendera perang oleh kelompok kriminal ini. 

“Saya dengan panglima akan siapkan pasukan untuk perang, “Katanya.

Menurtunya, Saya minta putuskan hubungan dengan mereka. Kalau ingga kita akan operasi di sebantaran sungai. “Operasi bukan hanya di Utikini saja tapi beberapa daerah lainnya juga, “Katanya. 

Sementara itu, Panglima Komandan Daerah Pertahanan (PANGKODAP) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Brigadir jenderal, Ayub Agus Waker, mengatakan, Militer indonesia mau perang dengan TPNPB, kami siap perang dan tutup PT. Freeport Indonesia.

“Militer Indonesia jika mau berhadapan, harus berhadap dengan militer Papua. Tentara dengan tentara, bukan dengan warga sipil, “Tegasnya, dilansir dari website www.komnas-tpnpb.net, edisi: (11/1/15) lalu.

TNPPB KODAP Tembagapura siap perang, jika militer Indonesia ingin melakukan perang. Daerah perang  akan diadakan di Tembagapura, tapi jangan ganggu warga sipil.

Menurutnya, Undangan perang ini telah dikeluarkan ke Ilaga, Timika, dan Intan Jaya juga di beberapa markas lainnya di daerah pegunungan.

Oleh karnanya, kami minta Pemerintah Indonesia, kepada Ir. Joko Widodo, bahwa; Sampaikan ke aparat TNI/Polri untuk tidak mengganggu masyarakat sipil yang beraktivitas.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Bara siap bertanggung jawab terkait penembakan terhadap 1 militer Indonesia dan 1 Security dan perampasan 2 pucuk senjata api.

“Senjata tersebut, Kami tidak akan kembalikan senjata. Kami gunakan senjata itu, untuk melawan militer Indonesia. 

Kami tetap berjuang untuk penetuan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua barat melalui pemilihan bebas referendum sampai Papua merdeka dan berdaulat penuh.

TPNPB Pimpinan Brigjend, Ayub Waker,  menolak tegas upaya dialog dengan pemerintah Indonesia yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.

Namun. Lanjutnya, “Kami siap perang dan siap tutup tutup PT.Freepord Indonesia di Papua. Lajutnya, Jika militer Indonesia ingin perang dengan TPNPB di Temabagapura, anggota saya siap dan akan tunggu di lapangan. Demikian, pernyataan Ayub Agus Waker, melalui keterangan tertulis di website resmi. (SI/JI)

BUPATI MIMIKA HENTIKAN OPERASI PERUSAHAN GELAP

Bupati saat berada dilokasi galian C melakukan sidak dan penghentian mendadak operasi pengambilan material galian C - Foto : Saldi Hermanto

 
TIMIKA – Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE menyita tiga buah  kunci excavator yang sedang beroperasi mengangkut material pasir di dua lokasi galian C dan sekaligus diperhentikan, di Jalan Hasanuddin, dekat lokasi Irigasi, Sabtu, (6/12/14) lalu.

Guna menindaklanjuti apa yang sudah pernah disampaikan Bupati Mimika terkait galian C yang masih beroperasi dan bertebaran di dalam kota Timika sehingga merusak lingkungan, maka tanpa direncanakan dan tidak diketahui pihak-pihak terkait, Bupati Mimika melakukan sidak mendadak dengan mendatangi dua lokasi galian C. 

Kedatangan Bupati pada lokasi galian C pertama yang berlokasi disekitaran Irigasi, akhirnya menyita dua buah kunci excavator yang saat itu sedang beroperasi mengangkut material di area galian C. Lokasi berikutnya yang juga tidak jauh dari lokasi pertama, Bupati kembali menyita sebuah kunci eksavator yang juga sedang beroperasi mangangkut material pasir.

Kedatangan Bupati dilokasi-lokasi galian C yang hanya dikawal oleh ajudan beserta sejumlah wartawan yang melakukan peliputan, sedangkan pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Mimika, tidak ikut terlibat dalam inspeksimendadak itu.

Saat diwawancarai usai melakukan sidak, Bupati menegaskan terkait apa yang telah ia sampaikan kepada kepala Dinas Pertambangan beberapa bulan lalu bahwa ia sudah menyampaikan. Namun hingga saat ini masih banyak galian C yang bertebaran dan beroperasi, sehingga merusak lingkungan.

“Saya bilang Kepala Dinas tolong stop itu semua galian C, karena kita punya daerah ini bukan daerah yang lubang-lubang dan hancur, ini tidak boleh. Tapi ternyata dia bermain juga.Galian C itu masih buka dimana-mana,” tegas Bupati.

Dengan tidak menghiraukan apa yang tidak disampaikan Bupati untuk menghentikan operasi galian C, maka Bupati terpaksa mengambil tiga buah kunci alat berat excavator pada saat melakukan sidak di dua lokasiitu. Selanjutnya Bupati menjelaskan, kunci yang diambilnya bermaksud agar pemilik alat berat mendatangi dirinya di kantor Bupati, sekaligus bersama kepala Dinas Pertambangan dan pejabatnya yang membuat ijin pengoperasian galian C yang hingga kini masih beroperasi.

“Pemilik alat berat datang ambil kunci sama saya di kantor Bupati, supaya saya mau ketemu sama kontraktor itu. Termasuk sama-sama dengan Kepala Dinas, Pa Yumte, dengan Pak Soumilena yang keluarkan ijin,” jelas Bupati.

Saat ini, Bupati baru mengunjungi dua lokasi galian C.Namun kata Bupati, dalam waktu yang akan datang, ia pastikan akan mendatangi lokasi galian C yang lainnya.Bahkan hal yang sama pun akan ia lakukan, yaitu mengambil kunci alat berat yang beroperasi mengambil meterial galian C. 

“Saya akan cek itu dimana ada galian C dansaya akan cabut kunci-kuncinya,” katanya tegas.

Selanjutnya, jika alat berat yang digunakan pengusaha galian C untuk pengambilan material, maka kontraktor yang memiliki alat berat tersebut akan di blacklist oleh Bupati.Bupatisecarategas mengatakan,akan mengeluarkan kontraktor tersebut dari Timika karena sudah membantu merusak lingkungan di Mimika.

“Umpamanya alat-alat berat itu punya kontraktor besar, saya akan blacklist itu kontraktor. Dia tidak boleh ada usaha disinidan lebih baik perusahaan itu keluar,” tegasnya.

Tindakan ini diambil Bupati bukan karena berniat menghalangi aktivitas para sopir truk untuk mencari nafkah, namun apa yang sudah dilakukan bukan pada tempatnya. Sehingga Bupati berharap, para sopir truk pengangkut material galian C dapat mengambil material pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, bukannya didalam kota sehingga merusak lingkungan.

“Saya juga mengerti mereka kerja untuk pembangunan, tapi caranya bukan begitu. Ada tempat yang bisa kita ambil. Jadi bukannya saya larang sopir-sopir tadi cari uang atau cari makan. Cuma caranya itu tidak seperti itu,” terang Bupati.

Bupati kembali menerangkan kalau dua bulan lalu telah memanggil pihak Freeport dan Dinas Pertambangan untuk duduk bicara guna mengatasi hal ini. Dari situlah, sehingga adanya pembicaraan mengenai lokasi pengambilan galian C mulai dari mile 34 hingga mile 32. Jadi, Freeport diharap dapat mengetahui soal ini, karena terkait material merupakan hal yang dapat menunjang pembangunan di Mimika. Freeport diminta untuk tidak berlama-lama memberikan jawaban atau akses pengambilan galian C pada lokasi yang dimaksudkan.

“Freeport juga jangan lama-lama untuk ijinkan masuk. Jadi dengan ini saya harap, bagi yang bersangkutan seperti Freeport, itu dengar juga.Jangan dengar tapi pura-pura tidak tahu,” tandasnya.(Saldi Hermanto/SP)

JUBIR AMP Kota Bandung : KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA SAMA DENGAN PAPUA

Weko, Jubir AMP Bandung.

“Pemerintah Indonesia jangan banyak berkoar soal kemanusiaan di Palestina, juga dukung Palestina Merdeka. Tapi, Indonesia harus memperhatikan nasib yang dihadapi rakyat Papua saat ini bahkan segera menjawab, tuntutan rakyat bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian kata, Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung, Senin, (13/1014). Saat konferensi Pers di asrama Kamasan 2, Bandung, Jawa Barat. Siang tadi.

Pemerintah Jokowi dan JK, dukung Palestina untuk menentukan nasib sendiri ialah langka yang baik untuk membebaskan rakyat Palestina dari ancaman Israel selama ini. Begitupun rakyat Papua.

Kami rakyat Papua barat, Kata Wenas, merasakan nasib sama seperti di Palestina. Kami rakyat Bangsa Papua tinggal bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia eksitensi orang Papua terancam punah sejak Papua dipaksa gabung dengan Pemerintah Indonesia.

“Jangan hanya karena mayoritas Islam mau dukung Palestina bebas dari perbudakan Israel. Tapi, harus lebih pentingkan kemanusiaan sebab rakyat Papua juga sedang hadapi nasib yang sama.

Terhitung dari sejak Papua masuk dalam Indonesia hingga sekarang Rakyat Papua terus korban. Indonesia harus sadar bawah, pada alinea Undang-undang sebagai dasar negara Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Oleh karenanya, Kata Wenas Kobogau, kami minta agar Pemerintah Indonesia memberikan penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua. Harus perlu keterbukaan, kami juga mau menentukan nasib sendiri seperti bangsa lain di Dunia.

Jackson Ikomouw

Penderita Diare mencapai 70-an, di RSUD Abepura, Papua

FOTO:ILS, Penderta Diare

JAYAPURA - Sejak dua pekan lalu dari Kamis (21/8)-Jumat (22/8) jumlah pasien diare balita dan anak yang datang dan dirawat di RSUD Abepura, Jayapura, Papua, mencapai 70 orang. Sebelumnya, cuma 30 pasien. 

Lanjutnya, Tempat tidur lipat ekstra terus kami buka sampai 20 unit, sehingga jumlah pasien diperkirakan sekitar 70 orang lebih," Demikian, kata dr. Lilya Wildhanie, di Jayapura, pada minggu (24/8) siang tadi. Kepada media ini, via handphone.

Kemudian, 10 tempat tidur lipat dibuka lagi," ujarnya.  “Meski demikian, kata dia, pihaknya terus berupaya agar mengobati pasien secara baik. Sebagian pasien diperbolehkan pulang karena sudah tidak lagi buang air dan muntah setelah minum obat dan tidak dehidrasi setelah cairan dipasang.

Jackson Ikomouw

Mabes TNI & Polri Diminta Awasi Anggotanya Soal Illegal Loging Nabire Papua

Illegal Loging di Nabire Papua. FOTO/ILS

PAPUA, SINews - “Yang selama ini melakukan illegal loging di kawasan Teluk Cendrawasih Kabupaten Nabire-Papua, adalah aparat militer (TNI/Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif.

Mereka dengan sengaja menggunakan intitusi untuk menginjak ha-hak pemilik ulayat. Kata Sekretaris suku Yerisiam, Robertino Henebora ketika dikonfirmasi  www.kaumindependen.blogspot.com  via-seluler, pada,  Senin, (14/7).

Namun. Lanjut Robertino, Kami sebagai hak ulayat meminta untuk segera diusut tuntas persoalan tersebut.

Upaya-upaya kami sedang lakukan guna menuntaskan terkait indisikasi bawah aparat terlibat dalam bisnis kayu di Nabire, maka kami keluarga besar Yerisiam sudah bikin  surat pengaduan

 kepada Kapolres Kabupaten Nabire.

Oleh karenya, kami keluar besar suku yerisiam meminta kepada Mabes Polri/Poda Papua dan Mabes TNI AD/KOREM  segera turungkan tim investigasi untuk memeriksa keterlibatan anggotanya.

 Ini nama-nama Aparat yang terlibat dalm Bisnis Kayu di Nabire Papua

1.      SAID

2.      PONO 

3.      AGUS RUMATARAI

4.      MALIKAN

5.      DIKI

Demikian, laporan ini kami sampaikan kepada Mabes Polri untuk diproses hukum terkait Illegal Loging yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri atau anggotanya.

Jackson Ikomouw

Kepala Suku Yerisyam: Aparat Terlibat Bisnis Kayu Di Nabire Papua

Beberapa truk membawa kayu olahan memasuki gapura pelabuhan laut Nabire. kayu-kayu itu akan diangkut ke luar Papua. Foto:MS

PAPUA, SuNews- Ilegal login menguasai hutan di Nabire. "Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Aparat ikut melindungi serta aparat pun terlibat dalam bisnis kayu".  Kata kepala suku Yerisyam, Pdt. S.P. Henebora, pada selasa, (8/7) ketika di konfirmasi melalui handphone. Sore tadi.

                                

Kepada www.kaumindependen.blogspot.com, Pdt. Henebora mengatakan, Pengusah pengusaha di Nabire sedang dan sudah merusak hutan di Nabire.

Selain itu, lanjutnya, Anggota TNI dan POLRI pun beralih profesi menjadi pengusaha kayu, “Malah mereka yang menguasai bisnis tersebut serta melindungi illegal login. 

Harga kayu dinabire dibilang cukup besar, dari satu red kayu yang sudah menjadi bantalan  dengan ukuran bermacam-macam mulai dari ukuran kecil hingga besar

Per-kubik mencapai, Rp.4.500.000,- (Empat Juta, Lima Ratus Ribu) dikalikan dengan satu red = Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus).

Harga tersebut membuat para pembisnis kayu mengejar pemilik-pemilik ulayat menawarkan lokasi mereka dengan dalil-dalil yang menggiurkan.

Biasanya, Lanjut Dia, harga perkubik yang di tawarkan oleh para pengusaha kayu adalah; Rp.250.000,- Per-meter Kubik atau dengan Sepeda motor yang kendaraan tersebutpun dengan sistim kredit diler, “Jelas Pdt. Henebora via handpnohe.

Keterlibatan oknum-oknum TNI dan POLRI di Nabire dalam usaha bisnis kayu sangat merajalela.

Data dari Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Tahun 2013-2014 bahwa; Keterlibatan TNI dan Polri dalalam bisnis kayu di Nabire sudah mencapai 64% dan terus akan bertambah.

Mereka mengabaikan aturan yang mengikat meraka hingga aturan-aturan Kehutanan yang menjadi payung dalam bisnis tersebutpun diabaikan.

“Persoalan ini tidak bisa dipungkiri karena kontrol pimpinan mereka dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire serta Dinas Lingkungan Hidup sangat lemah dalam menyikapi soal illegal login.

“Padahal dalam UU No. 34 tahun 2004. Telah mengatur pada Pasal 39 secara tegas menetapkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam berbisnis, “ Jelasnya.

Sedangkan untuk anggota POLRI, Pungkas dalam PP No. 2 Tahun 2003, dimana dalam pasal 5 dan pasal 6 nya terdapat larangan anggota POLRI untuk terlibat dalam berbisnis.

“Jika terjadi pembiaran, Maka akan mengancam hutan di Kabupaten nabire.

Oleh karenanya, Kata Dia, keterlibatan TNI dan POLRI berbisnis telah menginjak-injak harkat dan martabat pemilik ulayat dalam proses bisnisnya dengan pemilik ulayat, karena akan terjadi pengabaiyan pembayaran kubikasi untuk pemilik ulayat dan lain-lain.

Sementara itu, Tim Monitoring lapangan, dari Dinas Kehutanan Nabire, Arnoldus Berotabui, mengatakan, ada enam Daerah Hutan Lindung yang sudah di operasi.

 “Diantaranya, Hutan Lindung, Kali Bambu, Hutan Lindung Kali Oro, Hutan Lindung Ororodo, Hutang Lindung Wadioma, Hutan Lindung Merera, dan Hutang Lindung Wami,  semua itu dikerjakan oleh oknum TNI dan POLRI, “ Jelas Anggota Polisi Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire itu.

Jackson Ikomow

IRONIS, DUA NYAWA OAP DI TIMIKA DIBUNUH

Pembunuhan Terhadap Rakyat
Papua di Tanah Amungsa.

Timika, SINews - Orang tak kenal kembali melakukan pembunuhan terhadap suku Amungme pada malam kemaring, pukul 02.00. Sementara itu pada siang kemarin juga terjadi pembunuhan sekitar puluk 02.00 terhadap  Orang Asli Papua dari suku Damal . 

Kedua korban tersebut mayatnya dibuang di jalan masuk kantor Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mimika. Laporan tersebut dilansir dari media KNPBNews, Senin, (9/6).

Menurut Ketua KNPB wilayah Timika,  Steven Itlay, Dari skenario ini kami bisa duga bawah aktor di balik itu semua adalah, “ Pihak lain yang mengupayakan untuk mengadu domba antara orang Papua dengan orang Papua yang ada di Timika, serta ini merupakan sebuah lagu lama yang di ciptakan oleh Negara untuk kepentingan Politik dan Ekonomi di Papua dan lebih khusus di Timika.” Tutur Ketua KNPB.

Namun. Lanjut Steven, Yang melakukan pembunuhan ini adalah orang-orang yang dipakai oleh BIN,BAIS dan TNI dan POLRI tentu melancarkan segala macam upaya untuk menciptakan konfli horizontal di tanah amungsa.

 “Tiap  minggu Timika kacau turus, “Katanya.

Selain itu, Kami tidak bisa masuk untuk mengambil data soal peristiwa pembunuhan ini, sebab kami dihalangi oleh TNI/POLRI.,"Jelas Itlay.

Pada siang kemarin, Kata Steven, Aktifis KNPB dan PRD Daerah Mimika yang masuk Kantor KNPB/PRD tidak menanggapi scenario yang dibangun oleh Intelijen NKRI dan mereka tetap melakukan aktifitas perkantoran seperti biasa. Ujar Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Steven Itlay. (JI/SI)

Jokowi Bilang: Akan Buka Akses Wartawan Internasional Ke Papua

Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi berjanji, untuk membuka akses jurnalis dan organisasi internasional ke Papua. Demikian kata Jokowi, Kamis (5/6)  seperti yang beritakan www.jakartaglobe.com

"Tidak ada yang perlu disembunyikan,” Ujar Jokowi

 

Selama beberapa dekade sekarang, bagian dari Papua dan Papua Barat - terutama tambang Grassberg PT Freeport Indonesia-telah dibatasi untuk wartawan asing dan organisasi internasional.

Jika saya terpilih sebagai Peresiden Indonesia, tentu akan membuka akses Jurnalis dan Organisasi Indonesia.



Jacson Ikomouw

MUSTAHIL PENCURI MELINDUNGI PEMILIK (BAGIAN1) .

Oleh: Pengamat Soal Papua d Rusia*)

Hak Azasi Manusia bangsa Papua telah dicuri oleh komplotan pencuri international sejak tahun 1963. Komplotan itu terdiri dari Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat. Hak azasi yang dirampok itu pada awalnya adalah hak dekolonisasi, lalu berkembanga hak milik kekayaan alam dan lalu hak hidup secara keseluruhan. Alhasil, seluruh jalan sejarah RI di Tanah Papua berlumuran darah pelanggaran Hak Azasi Manusia.. Besar kecil skala tindak kekerasan dan pelanggaran HAM memang bervariasi antara jaman Orde Lama (jaman Presiden Soekarno), jaman Orde Baru (jaman Presiden Soeharto), jaman Reformasi (jaman Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan Presiden SBY) dan jaman Otsus. Namun esensi masih sama yakni masih terjadi pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Menariknya, sebagian besar lobby dari pelaku advokasi HAM Papua berkiblat ke US atau sekutunya baik di Eropa (termasuk di Belanda) maupun Australia. Juga di dalam Indonesia sendiri. Dalih utama adalah karena US dan para sekutunya “dianggap” sebagai pionir terdepan dalam perlindungan HAM. Secara global dalih ini ada benarnya, karena di US dan berbagai negara sekutunya di Eropa dan Australia bertaburan berbagai produk legislatif yang mengakui deklarasi perlindungan HAM, bertaburan lembaga perlindungan hukum dan HAM dan bertaburan banyak individu yang memiliki konsern pada perlindungan HAM. Tapi, pada kasus Papua, apakah US dan sekutunya dapat dipercaya mengemban kepercayaan dan aspirasi untuk melindungi HAM di Papua ?

Ada kisah di Alkitab mengenai Petrus dan kawan-kawan yang semalam suntuk menjala ikan, namun tak ada seekor pun ikan yang tertangkap jala mereka. Paginya Yesus naik ke perahu mereka dan menyuruh mereka menebarkan jala di sisi lain perahu itu. Hasilnya luar biasa, ikan yang tertangkap jala sedemikian banyaknya hingga perlu beberapa perahu untuk memuat hasil tangkapannya. Hikmah cerita ini barangkali bisa membuka cakrawala berpikir dalam lobby Papua. Apakah lobby ke para pencuri hak azasi manusia itu akan membuat para pencuri melindungi Papua? Bukankah mereka adalah pencuri milik hakiki bangsa Papua? Mereka akan melindungi hasil curian yang menguntungkan kepentingan mereka dan tidak akan melindungi pemilik hak azasi yang dicuri. — bersama Kekeni Kanakameri dan 10 lainnya.

NAPSU KEKUASAN, GEREJA DI JADIKAN OBJEK KEPENTINGAN

“Para Elit Politik di  Wilayah Mee-Pagoo Papua, jadikan Gereja sebagai objek  untuk mencari Kekuasan disela-sela bergulirnya Pesta Demokrasi ”

 

Oleh: Jackson Ikomouw*)

Kekuasan. FOTO:Ils

PESTA DEMOKRASI, biasanya dilaksanakan lima (5) tahun sekali. Untuk memilih  pemimpin di bangku eksekutif dan legislatif. Kesempatan tersebut rakyat lah penentu pembangunan di lima (5) tahun kemudian. Sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung, pasti tentunya seorang caleg menggong-gong komunikasi politik guna menarik perhatian publik dengan berbagai upaya. 

Namun dalam penulisan ini akan lebih membeberkan soal: Elit Politik di wilayah Mee-Pagoo jadikan Gereja  termpat Komunikasi Politik. Tentunya tidak terlepas juga dari money politik.

Money Politik di ajang pesta demokrasi adalah hal yang biasa dan/atau sering terjadi. Persoalan ini rupanya nampak di wilayah Mee-Pago, meliput: Kabupaten Paniai, Dogiay, Deiyai. 

Perhatihan para caleg hanya lebih dipusatkan terhadap Gereja-Gereja, untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Ketika mencalonkan diri. Sering dan/atau sesekali para calon membantu dana guna menyukseskan kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan oleh gereja. 

Suatu ketika, saya ditelpon salah satu calon legislatif dari Kabupaten Deiyai. Beliau mengatakan, “Kemarin, saya sudah sumbang dana untuk kegiatan Musyawara Mee di Diyai, serta beberapa gereja di wilayah Kabupaten Deiyai pun  saya bantu. 

Namun, saya bertanya, “Beliau bantu dana sebesar itu harapan kedepan untuk apa ? Pache  menjawab, Untuk mencalonkan sebagai sebagai Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, periode 2014-2019. Semua masyarakat saya sudah bayar, sekarang tinggal tunggu hari pelaksanaan, (9/4), “Kata seorang diri yang tidak ingin sebut namanya.

Tentunya, dana yang sempat dibantu oleh yang bersangkutan, tentu akan diumumkan saat pengumunan di Gereja terhadap umat. Oleh karenanya, Umat akan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada gereja, serta pasti akan berpartisipasi untuk memilih, ketika mencalon diri. Bahkan Sebagain suarakan tentu akan disisikan untuk memilih kepada yang bersangkutan. 

Sering saya jumpai, para elit politik di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiay menunjukan eksitensinya di muka umat saat ibadah mingguan dengan berbagai cara. Persoalan ini benar-benar terjadi di beberapa gereja di wilayah Mee-Pagoo. 

Kadang gereja di jadikan tempat untuk komunikasi politik praktis para caleg. Namun, persoalan tersebut; umatlah yang membuka pintu untuk melakukan korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN). Semestinya, Gereja mengutamakan “keadilan dan kebenaran”.

Apa Nasib Umat,  5 Tahun Mendatang ?

Sayangnya; Katika, caleg tersebut menduduki di bangku legislatif, jika tidak memiliki kapasitas, intelektualitas, serta kemampuan maka aspirasi tidak akan disikapi dengan serius. Dan apabila terjadi kekerasan terhadap rakyat, tidak disikapi dengan serius guna untuk diselesaikan.

Jika rakyat protes soal pembiaran yang dilakukan oleh wakil rakyat, “pasti tentu” seorang anggota DPRD itu akan mengatakan, “Suara-suara yang saya peroleh bukan hati nurani dari rakyat, akan tetapi saya sudah bayar too, untuk apa menyoroti kinerja saya.

Jika memang persoalan pembiaran terjadi; Umat yang bersangkutan, menciptakan masala dari dalam gereja, “Syukurlah !!! jika ada anggota DPRD yang punya mata hati untuk membangun dan menikdaklanjuti aspirasi rakyat.

Harapan dan Rekomendasi

Baiknya, jika rakyat yang lebih perioritaskan bagi yang tidak terlibat dalam money politik. Dan lebih mengutakan kepetingan pembangunan, serta rakyat dewasa dan/atau sadar  dalam berpolitik. 

Untuk membangun kesadaran rakyat di wilayah mee-pago, perlu ada pendidikan politik dimasing-masing Kabupaten. Dan hal ini tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan PANWAS, serta LSM peduli pembangunan. Guna sosialisasi mengenai politik praktis di tingkat Kampung, Distrik, dan Kabupaten/Kota.

Penulisa adalah: Anak Papua asal Duamo. Kini berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Pasundan