SOAL PANIAI BERDARAH, KELUARGA KORBAN MINTA TIM POLDA PAPUA UMUMKAN HASIL INVESTIGASI AWAL

Salah satu slide yang ditampilkan dalam sosialisasi tragedi Paniai Berdarah kepada para pengunjung Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (28/03/2015) oleh Gempa KPH Berapi. Foto: Dok. MS.

OLEH: TINUS PIGAI*)

Paniai - Masyarakat paniai terutama keluarga korban meminta Tim PoldaPapua umumkan hasil investigasi awal kasus paniai 7-8 Desember 2014. Investigasi Awal yang dilakukan tiga hari setelah Pemakaman Mayat Korban kasus paniai oleh Tim Porensik dari polda,Kodam dan Mabes Polri, Semua sisa amunisi yang kena pada korban hidup pihak rumah
sakit pernah menyerahkan dalam bentuk paket kepada Tim Porensik dari Gees House Enarotali tanggal 12 desember 2014, malam .
 Saat itu Tim Porensik mengatakan kami akan memastikan sisa-sisa amunisi milik siapa, dengan menggunakan alat canggi dan janji untuk mengumumkan Hasilnya, tetapi masih belum di umumkan hingga saat ini dan jokowi menilai semakin tinggi sorotang dunia internasional terkait kasus paniai yang selama 2 bulan lebih isunya seakan mati di indonesia terutama di papua. Beberapa minggu lalu Presiden Jokowi meminta Kapolda melalui Kapolri membuka kembali Kasus paniai, atas perintah itu Kapolda bersama Tim turun berupaya melakukan investigasi ulang dan menegosiasi otopsi 2 mayat yang amusi masih dalam tubuhnya, selama dua hari.
Masyarakat paniai terutama keluarga korban menolak keras dengan alasan meminta hasil investigasi awal oleh tim porensik tersebut, saat ini kami menunggu hasil investigasi awal dari Tim Porensik dari Polda,
kodam dan Mabes Polri yang pernah lalukan itu bukan menerima dan memberikan data kasus paniai baik dari saksi maupun korban atau mengijinkan otopsi kepada Tim Polda Papua, jadi masyarakat menolak
karena hasil bisa saja kembali seperti hasil awal yang kami masih tunggu ini, salah satu masyarakat dalam pertemuan bersama Kapolda,Tim, Jajaran DPRD, seluruh Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat,Tokoh,
pemuda,Tokoh Agama di kantor Polres 18/05/2015,kemarin. Lanjutnya; semua data dari saksi maupun korban kami serahkan kepada lembaga yang sedang menangani ham di indonesia yakni; Komnas Ham RI dan Tim Polda bisa kordinasinya jika ada kekurangan data, kalau otopsi masyarakat dan keluarga korban sudah menolak total. Kasus ini, Komnas Ham sudah memutuskan statusnya dalam sidang paripurna bahwa kasus paniai adalah sebuah pelanggaran ham berat dan sudah bentuk Tim AdHoc sesuai uu no
26 tahun 2000 tentang pengadilan ham, edikit lagi Tim Adhoc akan turun paniai dan kami menghargai semua kerja keras dari komnas dengan baik selama ini, tandasnya.


Penulis adalah; "Tim Peduli Kemanusiaan Kab Paniai"

Kapolda Papua: 51 Pos Dibangun di Utikini, TPN-PB: Jangan Brutal Warga Sipil !

Timika, SuNews - Kamis, (15/1/15). Disepanjang Kali Kabur Kampung Utikini, Kepolisian Daerah Papua mendirikan 51 Pos pengamanan guna mencegah, Ayub Agus Waker, kembali ke area Tembagapura.  

Kepada suaraindependen Kepolda Papua, Irjen Pol. Drs Yotje Mende, SH, M. Hum, mengatakan, mendirikan pos Polisi tersebut, untuk mengamankan keselamatan masyarakat. 

Lanjutnya, berdasarkan hasil perbincangan dengan para saksi, mereka mengaku bawah sering diancam oleh kelompok Ayub Waker yang membawah senjata api. Oleh karnanya, Jika Para pendulangan gelap  ini mau masuk,  mereka akan berhadapan dengan hukum.

“Pos-pos kita bangun mulai dari atas hingga Kampung Utikini ada 51 titik, “Kata Kapolda Papua, disela konferensi pers, Rabu, (14/1/15), di  hotel Rimba Papua, Timika.

Oleh sebab itu, Dengan adanya  area pendulangan dimanfaatkan oleh Kelompok kriminal Bersenjata (KKB) sebagai panyadang dana dan makanan. Oleh sebab itu,  pos pengamanan dibangun.

Sementara itu, Ayub Agus Waker, banta, Dijuluki Kelompok Pengacau Keamanan (KPK),  Kelompok Kriminal bersenjata dan lain-lain.

“Kami bukan KPK, KKB, dan lain-lain, tetapi kami adalah Tentara Nasional Pembebasan Papau Barat (TNPPB) yang memperjuangan hak penetuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua Barat secara berdaulat. Selama ini, kami  beroperasi di wilayah Tembagapura,” Tulis, Ayub Waker, diliris www.komnas-tnpb.net

.

Semua dilakukan atas instruksi pimpinan kami, Jenderal. Goliat Tabuni.

Lanjutnya, Senjata yang dirampas anggota saya, tidak dikembalikan. Dengan senjata tersebut, akan kami lawan militer Indonesia dan PT.Freeport hingga Papua merdeka secara utuh.

“Kami minta militer Indonesia, stop tangkap dan brutal masyarakat sipil, serta stop bakar rumah warga sipil. Jika militer Indonesia berani lawan kami Tentara Papua Barat, kami tunggu dilapangan.

Jika melihat realita selama ini, Militer Indonesia membunuh dan menangkap warga sipil yang bukan bagian dari kami.

“Jangan main sembarang, harus lawan tentara dengan tentara bukan dengan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa.

Selain itu, Presiden Repubulik Indonesia, Ir.Joko Widodo, segara bebaskan ratusan warga sipil yang ditangkap militer Indonesia. (JI)

BUPATI MIMIKA HENTIKAN OPERASI PERUSAHAN GELAP

Bupati saat berada dilokasi galian C melakukan sidak dan penghentian mendadak operasi pengambilan material galian C - Foto : Saldi Hermanto

 
TIMIKA – Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE menyita tiga buah  kunci excavator yang sedang beroperasi mengangkut material pasir di dua lokasi galian C dan sekaligus diperhentikan, di Jalan Hasanuddin, dekat lokasi Irigasi, Sabtu, (6/12/14) lalu.

Guna menindaklanjuti apa yang sudah pernah disampaikan Bupati Mimika terkait galian C yang masih beroperasi dan bertebaran di dalam kota Timika sehingga merusak lingkungan, maka tanpa direncanakan dan tidak diketahui pihak-pihak terkait, Bupati Mimika melakukan sidak mendadak dengan mendatangi dua lokasi galian C. 

Kedatangan Bupati pada lokasi galian C pertama yang berlokasi disekitaran Irigasi, akhirnya menyita dua buah kunci excavator yang saat itu sedang beroperasi mengangkut material di area galian C. Lokasi berikutnya yang juga tidak jauh dari lokasi pertama, Bupati kembali menyita sebuah kunci eksavator yang juga sedang beroperasi mangangkut material pasir.

Kedatangan Bupati dilokasi-lokasi galian C yang hanya dikawal oleh ajudan beserta sejumlah wartawan yang melakukan peliputan, sedangkan pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Mimika, tidak ikut terlibat dalam inspeksimendadak itu.

Saat diwawancarai usai melakukan sidak, Bupati menegaskan terkait apa yang telah ia sampaikan kepada kepala Dinas Pertambangan beberapa bulan lalu bahwa ia sudah menyampaikan. Namun hingga saat ini masih banyak galian C yang bertebaran dan beroperasi, sehingga merusak lingkungan.

“Saya bilang Kepala Dinas tolong stop itu semua galian C, karena kita punya daerah ini bukan daerah yang lubang-lubang dan hancur, ini tidak boleh. Tapi ternyata dia bermain juga.Galian C itu masih buka dimana-mana,” tegas Bupati.

Dengan tidak menghiraukan apa yang tidak disampaikan Bupati untuk menghentikan operasi galian C, maka Bupati terpaksa mengambil tiga buah kunci alat berat excavator pada saat melakukan sidak di dua lokasiitu. Selanjutnya Bupati menjelaskan, kunci yang diambilnya bermaksud agar pemilik alat berat mendatangi dirinya di kantor Bupati, sekaligus bersama kepala Dinas Pertambangan dan pejabatnya yang membuat ijin pengoperasian galian C yang hingga kini masih beroperasi.

“Pemilik alat berat datang ambil kunci sama saya di kantor Bupati, supaya saya mau ketemu sama kontraktor itu. Termasuk sama-sama dengan Kepala Dinas, Pa Yumte, dengan Pak Soumilena yang keluarkan ijin,” jelas Bupati.

Saat ini, Bupati baru mengunjungi dua lokasi galian C.Namun kata Bupati, dalam waktu yang akan datang, ia pastikan akan mendatangi lokasi galian C yang lainnya.Bahkan hal yang sama pun akan ia lakukan, yaitu mengambil kunci alat berat yang beroperasi mengambil meterial galian C. 

“Saya akan cek itu dimana ada galian C dansaya akan cabut kunci-kuncinya,” katanya tegas.

Selanjutnya, jika alat berat yang digunakan pengusaha galian C untuk pengambilan material, maka kontraktor yang memiliki alat berat tersebut akan di blacklist oleh Bupati.Bupatisecarategas mengatakan,akan mengeluarkan kontraktor tersebut dari Timika karena sudah membantu merusak lingkungan di Mimika.

“Umpamanya alat-alat berat itu punya kontraktor besar, saya akan blacklist itu kontraktor. Dia tidak boleh ada usaha disinidan lebih baik perusahaan itu keluar,” tegasnya.

Tindakan ini diambil Bupati bukan karena berniat menghalangi aktivitas para sopir truk untuk mencari nafkah, namun apa yang sudah dilakukan bukan pada tempatnya. Sehingga Bupati berharap, para sopir truk pengangkut material galian C dapat mengambil material pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, bukannya didalam kota sehingga merusak lingkungan.

“Saya juga mengerti mereka kerja untuk pembangunan, tapi caranya bukan begitu. Ada tempat yang bisa kita ambil. Jadi bukannya saya larang sopir-sopir tadi cari uang atau cari makan. Cuma caranya itu tidak seperti itu,” terang Bupati.

Bupati kembali menerangkan kalau dua bulan lalu telah memanggil pihak Freeport dan Dinas Pertambangan untuk duduk bicara guna mengatasi hal ini. Dari situlah, sehingga adanya pembicaraan mengenai lokasi pengambilan galian C mulai dari mile 34 hingga mile 32. Jadi, Freeport diharap dapat mengetahui soal ini, karena terkait material merupakan hal yang dapat menunjang pembangunan di Mimika. Freeport diminta untuk tidak berlama-lama memberikan jawaban atau akses pengambilan galian C pada lokasi yang dimaksudkan.

“Freeport juga jangan lama-lama untuk ijinkan masuk. Jadi dengan ini saya harap, bagi yang bersangkutan seperti Freeport, itu dengar juga.Jangan dengar tapi pura-pura tidak tahu,” tandasnya.(Saldi Hermanto/SP)

JURNALIS DI TIMIKA, HARUS INDEPENDEN

Timika,–Banyak media tidak independen dalam pemberitaan. Pemberitaan tidak sesuai dengan kenyataan, serta media melindungi kepentingan kapitalis dan penguasah. Hal tersebut disampaikan, Ketua PUK-SPSI-KEP PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Kabupaten Mimika, Yakobus Takimai, Jumat, (2/12/15), dari ruang kerjanya di jalan Kartini Timika Papua.

Beberapa media yang ada di Timika, dalam perberitaannya beda dengan fakta yang terjadi, bahkan membolak balikan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut kami sebagai masyarakat sangat kesal.  

“Kami sebagai publik tidak percaya dengan kehadiran beberapa media di Timika Papua.

Menururtnya, Harapan kami dari masyarakat, Jurnalis harus kerja secara profesional. Maka publik dapat percaya kehadiran media tersebuh, bahkan menyapaikan keluhan masyarakat melalui media , “Katanya.

Pada tempat yang sama, Kordinator Komunitas pekerja Papua SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai ST, mengatakan, eksperesi media ditutupi kapitalis, maka pemberitaan tidak imbangi sesuai kenyataan, malah melindungi kepentingan mereka.

“Proses pembodohan ini, mengakibat negara dan masyarakat jadi korban kapitalis. Pemerintah pusat hingga daerah jangan diam untuk menyikapi masalah ini, “Tutur mantan  Spesial Proyek PT.BUMA Planning MTC LL di perusahan privatisisa PT. KPI.

Oleh karnanya, perlu independensi dalam peliputan berita. Sebab, Papua punya banyak masalah mestinya di ketahui oleh publik, namun tidak menyalahkan satu sama lainnya, “Tutur  anggota DPR Daerah Kabupaten Mimika itu.

Sebelumnya, Andreas Harsono, dari Human Rights Watch (HRW), mengatakan, di Papua tidak ada jurnalis yang Independen. Dimana pemberitaan soal insiden penembakan terhadap 5 Warga sipil dan melukai belasan lainnya di Paniai, 8 Desember 2014 lalu. Demikian Kata Andreas Harsono, dilansir dari www.remotivi.or.id, Edisi: Jumat, (19/12/14) lalu.

Memang tak mengherankan bila informasi simpang siur di Papua. Di Enarotali hanya ada dua wartawan, masing-masing dari Selangkah dan Suara Papua, “Jelas mantan wartawan Bangkok Post. Melalui media.

Lanjutnya, Mereka bekerja dalam suasana menakutkan. Ada informasi dari mereka keliru, misalnya, kronologi terbalik. Di Nabire, ada seorang aktivis yang terlalu cepat mengirim email sehingga nama-nama keempat korban keliru. Namun dia sudah lakukan koreksi.

Masalah paling besar yang menyebabkan kesimpangsiuran ini adalah ketiadaan jurnalisme yang independen di Papua, baik media lokal, nasional, maupun internasional. Wartawan lokal banyak yang takut buat verifikasi. Wartawan media nasional, kalau tidak takut, banyak yang terkooptasi.

Bahkan ada yang bekerja sebagai informan, mata-mata (agen), atau aparat. Wartawan internasional dibatasi masuk ke Papua sejak 1960an. Mereka harus dapat persetujuan 18 instansi dalam clearing house di Kementerian Luar Negeri bila hendak meliput Papua, termasuk dari Badan Intelijen Negara maupun Badan Intelijen Strategis.

Pada 2011, sekitar 500 halaman dokumen militer, termasuk dari Kodam Cenderawasih maupun Kopassus, bocor. Ia berisi laporan harian, penyadapan telepon, pemantauan turis internasional maupun rekrutmen wartawan-wartawan di Jayapura, Wamena, dan lainnya buat bekerja mata-mata untuk Kopassus.

Kegiatan mereka adalah kasih informasi soal para aktivis, pemuda, tokoh gereja, dan lainnya. Memata-matai warga sendiri memang bukan kegiatan melanggar hukum, tapi hal itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap media, “Kata, salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen itu.

Macam-macam organisasi, termasuk Dewan Pers, juga Human Rights Watch, minta agar pembatasan terhadap jurnalisme yang independen dihentikan di Papua. Tanpa jurnalisme yang independen, maka tak ada cara buat warga memantau kekuasaan para pejabat, Tuturnya. (Jekson Ikomou)

APARAT TNI/POLRI TEMBAK MATI 7 WAGA SIPIL DI PANIAI, ASIAN PEASANT COALITIAN: KELAKUAN SANGAT BIADAP

Logo, The Asian Peasant Coalition (APC). FOTO/ILS

The Asian Petani Koalisi (APC) mengutuk keras pembantaian pada malam peringatan dari hari HAM Internasional di Papua Barat. Tujuh siswa SMA ditembak secara brutal atau dibantai oleh militer dan polisi Indonesia di Enarotali, Kabupaten Paniai Papua Barat pada tanggal 9 Desember pekan kemarin.  

Militer dan polisi Indonesia tanpa ampun melepaskan tembakan pada kerumunan orang, sebagian besar pemuda dan anak-anak yang berdemonstrasi menentang penyiksaan lain anak berusia 12 tahun oleh tentara Indonesia.

Pelanggaran HAM yang terjadi di tempat lain di Asia terhadap petani berjuang untuk tanah. Pelanggaran sistemik ini hak asasi manusia harus dihentikan.

"Pembantaian adalah cara lain pemerintah untuk membungkam orang-orang Papua memprotes mega-proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang mencakup 1,2 juta hektar. Selain MIFEE, pemerintah Indonesia juga melindungi perusahaan pertambangan besar seperti Freeport: Gold Mining yang telah beroperasi di Papua selama beberapa dekade. Impunitas di banyak masyarakat pedesaan yang telah sangat militarised untuk melindungi investasi mereka ", menyatakan Rahmat Ajiguna, APC wakil sekretaris jenderal.

"Menurut Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), petani Filipina menegaskan untuk reformasi tanah asli dan perubahan sosial sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan oleh pemerintah dan negara pasukan Filipina. Di bawah Presiden Benigno Simeon Aquino III, lebih dari seribu aktivis dan pemimpin organisasi rakyat yang progresif ini telah tewas sementara ratusan tetap incarcinerated dan mendekam di penjara-penjara karena kasus dibuat ", tambah Rahmat, juga Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA ) yang berbasis di Indonesia.

Kami memegang jawab pemerintahan Jokowi atas pembunuhan di Papua Barat. Kami menuntut hukuman dari polisi lokal Kabupaten Paniai, kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat dan kepala polisi nasional Indonesia (Kapolri).

Kami juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan kekerasan terhadap para petani di Takalar, Sulawesi Selatan dan kekerasan serupa di bagian lain Indonesia. (JacksonIkomouw)

For Immediate Release.Indonesia: Security Forces Kill Five in Papua

(Jakarta, December 10, 2014) – Indonesian authorities should promptly and impartially investigate the apparent use of unnecessary lethal force by security forces against peaceful protesters in Papua on December 8, 2014, Human Rights Watch said today.

Police and military personnel fired live ammunition at about 800 peaceful demonstrators, including women and children, in the town of Enarotali in Panai regency. Five protesters – Simon Degei, 18; Otianus Gobai, 18; Alfius Youw, 17; Yulian Yeimo, 17; and Abia Gobay (age unknown) – died from gunshot wounds. At least 17 others, including five primary school children, were wounded and required hospitalization. Human Rights Watch interviewed two witnesses to the incident, as well as journalists and a human rights activist in towns closest to this remote area.

“The Indonesian government needs to investigate why security forces found it necessary to fire into a crowd of peaceful protesters,” said Phelim Kine, deputy Asia director at Human Rights Watch. “Ordinary Papuans are too often victims of security force abuse for which no one is ever punished.” 

The protest was sparked by a brawl several hours earlier, on the evening of December 7, when members of Tim Khusus 753 (Special Team 753), a unit attached to the Nabire-based Army Battalion 753, assaulted 12-year-old Yulianus Yeimo. The attack was apparent retaliation after a group of children and young people, including Yeimo, shouted at a Tim Khusus 753 vehicle to turn on its headlights as it passed the group, whose members were decorating a Christmas tree and nativity scene in Enarotali’s Ipakiye neighborhood.

The Tim Khusus 753 vehicle soon returned with another truck filled with Indonesian soldiers, who chased the group and caught and beat Yeimo with their rifle butts. Yeimo’s condition is unknown. The others alerted nearby adults, who began throwing stones at the military personnel, prompting them to flee.

Witnesses told Human Rights Watch that on the morning of December 8, about 800 Papuan young men, women, and primary school children gathered on Enarotali’s Karel Bonay football field in front of the local police station (Polsek) and military command (Koramil) to demand an explanation for the attack on Yeimo. The protesters, some carrying ceremonial Papuan hunting bows that have a purely ritual function, expressed their grievance through a traditional Papuan waitadance, which involves shouting, running in circles and mimicking birdsong.

The police ordered the protesters to disperse and then struck them with batons and sticks when they refused to comply, witnesses said. The Papua police chief Inspector General, Yotje Mende, told the media that his officers were only “securing” their station because it was under attack. A witness told Human Rights Watch that he saw six or seven Indonesian officers chasing protesters, who ran to a nearby airfield. Between 9:30 and 9:40 a.m., the witnesses heard gunshots and saw security force personnel, including police Mobile Brigade (Brimob) officers, bearing rifles. Some of the shots were fired from the nearby police and military posts, about 50 meters from the field, witnesses said. It was only around seven minutes, according to a witness in the field. It is unclear if the police fired any warning shots before firing into the crowd.

Indonesian government officials offered conflicting accounts of the violence. Security Affairs Minister Tedjo Edhy Purdijatno said that the security forces had warned the protesters to disperse and that security forces had fired into the crowd “to defend themselves” from “a bunch of people fighting the authorities.” The Papua police spokesman, Sulistyo Pudjo, indicated that the violence was the security forces’ response to an attack on local police and military posts, but said he was unaware of the circumstances of the protesters’ deaths. "Suddenly there were victims, and we did not know who shot them,” Pudjo told Agence France Press.

Witnesses said that when the shooting stopped, women and children on the scene immediately called for emergency medical assistance. They helped bring the wounded to the public hospital in the town of Madi, about 6 kilometers from Enarotali. The witnesses said they did not see any police or military personnel provide medical assistance to the wounded or help them to get to the hospital. There are no reports of injuries to security forces on the scene.

The United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, which set out international law on the use of force in law enforcement situations, provide that security forces shall as far as possible apply nonviolent means before resorting to the use of force. Whenever the lawful use of force is unavoidable the authorities should use restraint and act in proportion to the seriousness of the offense. Lethal force may only be used when strictly unavoidable to protect life. Governments shall ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offense.

Human rights abuses remain rife in Papua, located in the extreme eastern of the Indonesian archipelago. Over the last 15 years, Human Rights Watch has documented hundreds of cases in which police, military, intelligence officers, and prison guards have used unnecessary or excessive force when dealing with Papuans taking part in protests. While a handful of military tribunals have been held in Papua to try security force personnel implicated in abuses, the charges have beeninadequate and soldiers who committed abuses continue to serve in the military.

The Indonesian government has deployed military forces in Papua since 1963 to counter a long-simmering independence movement and restricts access to international media, diplomats, and nongovernmental groups by requiring them to obtain special access permits, which are rarely granted. Tensions heightened in Papua following the February 21, 2013 attack on Indonesian military forces by suspected elements of the armed separatist Free Papua Movement. The attack resulted in the deaths of eight soldiers, the most in the area in more than 15 years.

President Joko Widodo, who succeeded President Susilo Bambang Yudhoyono on October 20, 2014, pledged to lift thepunitive restrictions on international access to Papua. On June 5, during the election campaign, when asked by local residents if, as president, he would open access to Papua for foreign journalists and international organizations, Widodo replied, “Why not? It’s safe here in Papua. There’s nothing to hide.” Widodo has yet to lift those access restrictions.

“The killing of five teenagers in Enarotali is just the latest atrocity by Indonesian security forces in Papua,” Kine said. “President Widodo should recognize that Papua is anything but ‘safe’ for its residents until the government puts an end to the routine and often-deadly abuses by the Indonesian forces stationed there.”

For more Human Rights Watch reporting on Indonesia, please visit:
http://www.hrw.org/asia/indonesia

For more information, please contact:
In Jakarta, Andreas Harsono (English, Indonesian): +62-815-950-9000 (mobile); or harsona@hrw.org. Follow on Twitter @andreasharsono
In New York, Phelim Kine (English, Mandarin): +1-212-810-0469 (mobile); or kinep@hrw.org. Follow on Twitter @PhelimKine
In San Francisco, Brad Adams (English): +1-347-463-3531 (mobile); or adamsb@hrw.org. Follow on Twitter @BradAdamsHRW
In Washington, DC, John Sifton (English): +1-646-479-2499 (mobile); or siftonj@hrw.org. Follow on Twitter @johnsifton

KOALISI PEDULI HAM PAPUA: ORANG PAPUA TIDAK ADA LAGI HAK HIDUP DI INDONESIA

“APARAT TNI & POLRI MENEMBAK MATI 5 SISWA SMU, 1 MAHASISWA; 2 SISWA SD, 2 SISWA SMP (LUKA TEMBAK) SERTA 13 MASYARAKAT DAN MAHASISWA (LUKA TEMBAK).

Massa aksi Damai yang bergabung dalam Koalisi Peduli Ham Papua, di Jakarat Pusat. (FOTO/MG)

10 Desember 2014. Ratusan rakyat dan mahasiswa Papua yang bergabung dalam Koalisi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menggelar aksi demo damai, di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan Thamtin City, Jakarta Pusat, untuk menyikapi kekerasan aparat TNI/Polri di tanah Papua, khususnya di Paniai.

Aktivis Papua Marthen Goo, mengatakan, Kekerasan selalu terjadi di Papua sejak 1960-an hingga kini. Kali ini, Aparat Gabungan (TNI/Polri) kembali melakukan penembakan terhadap 5 Siswa SMU, 1 Mahasiswa; 2 Siswa SD, 2 Siswa SMP serta 13 masyarakat dan mahasiswa di Paniai, Papua, 8/12/2014.

Namun. lanjutnya, Pada pukul 00.15WIT, Aparat (Timsus 753) sebelumnya menyiksa Yulianus sampai mati, dan membongkar pondok Natal dengan berkata “Di sini tidak ada TUHAN Yesus dan Bunda Maria, bongkar saja pondok Natal”. 

Keesokan harinya, masyarakat berbondong-bondong mendatangi Koramil TNI di Enaro untuk meminta pertanggungjawaban atas penyiksaan dan penganiayaan Yuli serta meminta pertanggungjawaban atas dibongkarnya pondok natal dan dikeluarkannya bahasa negative tentang TUHAN yang disembah umat Kristiani.

Sayangnya, Kata  Marthen, kedatangan masyarakat justru disambut tembakan brutal oleh TNI dan Polri. Korban pun berjatuhan. Sementara, Kapolres Paniai, Humas Polda Papua, dan Kepala Pusat Penerangan TNI menstigma kejahan kemanusiaan dengan dugaan OPM dan Kriminal. Stigmatisasi ini kata kunci yang selalu dipakai oleh TNI dan Polri untuk membantai dan membunuh rakyat Papua. Puluhan ribu rakyat dibunuh sejak 1960-an, dan kata kunci sebagai upaya legalitas adalah Stigmatisasi, “Jelasnya.

“Orang Papua tidak ada lagi hak hidup di Indonesia. Kehidupan orang Papua sangat terancam di Indonesia. Karenanya, kami membutuhkan suara semua pemerhati kemanusiaan untuk memperjuangkan hak hidup orang Papua yang jumlah orang Papua tidak lebih dari 1 juta, yang kini diambang kepunahan karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan , “Tutur Goo.

“Kami juga mendesak kepada PBB agar PBB Segera melakukan Perlindungan atas upaya Pemusnaan terhadap Orang Asli Papua di Papua.  (Jackson Ikomouw)

TNI AKAN TAMBA KODAM DI PAPUA, AMP: BAGIAN DARI UPAYA PEMUSNAAN TERHADAP ORANG PAPUA

Penyiksaan oleh Aparat TNI terhadap warga sipil di Paniai, Papua. (FOTO/Ils)

BANDUNG, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bilang, untuk memperkuat pertahanan serta mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua. "Penembahan Kodam di Papua, sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.

Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru sebab luasnya wilayah, namun menyulitkan pengendalian bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan seluruh prajuritnya yang sangat jauh.

"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.

Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apapun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. 

"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apapun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu, sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya. 

Sementar itu, Juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung, wenas Kobogau, menyikapi pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Ini kata Wenas, Upaya aparat TNI melakukan pendekatan militer di Papua serta untuk melakukan pemusnaan terhadap orang Papua melalui pendkatan militer tersebut.

“Aparat militer Indonesia harus sadar, kekejaman demi kekejaman masih terus dilakukan, baru kemarin, Senin, (8/12/14) saja, Kata Wenas, gabungan aparat TNI/Polri melakukan pembunuhan masal terhadap 5 warga sipil, dan melukai 17 orang di Paniai Papua.

"Ini bukti kejahatan yang dilakukan aparat militer Indonesia di Paniai.  

Oleh karenanya, stop bangun Kodam di seluruh tanah Papua. Kami rakyat bangsa Papua minta pemerintah Indonesia, untuk memberikan penentukan nasib sendiri, sebab itu adalah solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. (Jekson Ikomouw/antara)

FOTO AKSI DAMAI: Mabes TNI/Polri Tanggung Jawab, Soal Penembakan Terhadap 6 Warga Sipil dan Melukai 17 Warga lainnya, di Paniai

Mahsiswa Papua di Bandung, usai aksi di Gedung Sate. (FOTO/Yan)

Bandung,– Rabu, 10 Desember 2014. Mahasiswa Papua di Bandung, gelar aksi demo damai untuk menyikapi sejumlah kekejaman aparat TNI/Polri di seluruh tanah Papua khusus yang baru, Senin, (8/12/14) kemarin, terjadi di Kabupaten Paniai, hingga aparat TNI/Polri menembak mati 5 warga sipil dan melukai belasan warga Paniai.

Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia. Terlihat depan gedung sate Bandung dipadati ribuan massa buruh. Pada tempat yang sama, mahasiswa Papua yang bergabung dalam Solidaritas Untuk Papua juga menggelar aksi. Pantauan media ini.

Juru Bicara, Markus Medlama, menyatakan, “Aparat TNI/Polri, stop bunuh-bunuh orang Papua. Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Jokowi-JK bertanggung jawab soal pembunuhan terhadap rakyat Papua di Paniai.

“Kami minta KOMNAS HAM sikapi masalah di Paniai dengan serius, hingga tuntas “Tegas Markus.

Namun. Kata Markus, Tindakan pembunuhan masal yang dilakukan telah melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia, pasaL 28a. Oleh karenanya, kami minta kapada pemerintahan Jokowi-JK untuk mengadili aparat TNI/Polri yang melakukan penembakan terhadap rakyat Papua di Paniai. (Yance Wenda)