Jimmi Adii melecehkan nama baik Mahasiswa Deiyai se-Jawa & Bali

Jiimy Adii (Foto/Faceboo)

Suara Independen -Jimmy Adii yang diri sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P)  Kabupaten Deiyai menjatukan nama baik Mahasiswa Deiyai Se-Jawa dan Bali, melalui Komentar Website www.papuaposnabire.com. Pada hari Kamis (28/11) pukul 12.07 wib.

Jimy mengkomentar bawah,  Yang Kepala keras dan tidak menjalankan organisasi dengan baik adalah kota studi Surabaya, Jogyakarta dan Solo, serta Bandung. anda-anda ini merusak Deiyai masa mendatang adalah Petrus Takimai, Thomas Takimai, Donatus Mote surabaya, Sonny Dogopia, Deki Mote, Jekson Ikomou, Anastasia Doo, Jerimo Madai dan Elias Bidaugi Pigome itu.

 

Jimmy adii yang menggunakan akun Facebook “Putra Peteng Papua”  mengatakan, kalian belajar organisasi dengan baik dalam diri sebelum selesai kuliahnya.”

Jekson Ikomou mengatakan, atas dasar apa Seorang Staf Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Deiyai komentar seperti itu? Dan ada apa dibalik itu? Jika belum ada satu kasus pun kami akan menindak lanjuti secara proses Hukum.

 

Karena Komentar Jimy ini kami sangat kesal, “ Tutur Jekson disela jumpai wartawan Kaum Independen di Plaza Dago. Bandung Jawa Barat. dini hari. (Ardi/SI)

LAPORAN PENANGKAPAN DAN PENEMBAKAN DI IRIGASI TIMIKA

I. Identitas Korban:
1. Nama : YANCE TZUGUMOL
Umur : 2O THN
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Suku : AMUNGME
Status : BUJANG
Pekerjaan : -
Agama : KATHOLIK
Alamat : IRIGASI TIMIKA
Tanggal Kejadian : 24 NOVEMBER 2012

2. Nama : YOSEPH KIWAK
Umur : 2O THN
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Suku : AMUNGME
Pekerjaan : -
Agama : KRISTEN PROTESTAN ( KINGMI)
Alamat : IRIGASI TIMIKA
Tangga Kejadian : 24 NOVEMBER 2012

3. Nama : ARINUS AMISIM
Umur : 2O THN
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Suku : AMUNGME
Pekerjaan : -
Agama : KRISTEN PROTESTAN ( KINGMI)
Alamat : IRIGASI TIMIKA
Tangga Kejadian : 24 NOVEMBER 2012

4. Nama : YOPPY ELOBO
Umur : 2O THN
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Suku : AMUNGME
Pekerjaan : -
Agama : KRISTEN PROTESTAN ( KINGMI)
Alamat : IRIGASI TIMIKA
Tangga Kejadian : 24 NOVEMBER 2012

II. PELAKU PENANGKAPAN :KEPOLISIAN DAERAH MIMIKA BERSAMA BRIMOB DAN TNI.
III. ALASAN PENANGKAPAN :DI CURIGAI SEBAGAI ANGGOTA TPN/OPM MAKODAP III
NEMANGKAWI

KRONOLOGIS PENANGKAPAN;
Pada sekitar pukul, 12,00 WIT, keempat korban dari tempat duka di rumahnya Pdt.Izak Onawame turun ke rumah di kompleks Irigasi.
Setelah mereka sampai di kompleks Irigasi timika, mereka tidur di dua buah rumah milik warga .Mereka tidur hingga pukul,03,20 WIT,tiba – tiba Polisi,Densus 88 dan Brimob serta TNI datang melakukan penggerebekan rumah. Saat melakukan penggerebekan rumah,pihak Densus 88 dan Polisi serta TNI menangkap arinus Amisim dan Yopy Elobo serta Yosef Kiwak.Sementara ke tiga orang ini di tangkap,Yance Tzugumol pergi kesana untuk menolong Yoseph Kiwak yang di tiarapkan ke Tanah,dan saat datang mau menolong itu, Yance Tzugumol di tembak oleh Densus 88,Polisi dan TNI dan peluruh mengenai dada kiri dengan luka robek besar.Tinggal 30 menit lalu oleh serdadu ini Ia di larikan ke rumah sakit sekitar pukul,04,00 WIT,setelah mengejar Yoseph Kiwak yang melarikan diri ke hutan sekitar Irigasi.

Pasukan Polisi,Densus 88 dan Brimob serta TNI datang menggunakan Mobil Polisi juga menggunakan mobil PTFI ke lokasi.Untuk sementara informasinya demikian.

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP MAPPI

Alam Mappi yang Indah (Foto/Robertd Gobai)

Oleh: Robert Gobai
Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Jackson F Tiago mengangkat Harkat dan Martabat Orang asli Papua

“Jika Jackson F Tiago sibuk membantu  anak asuhnya pasti Tuhan juga sibuk membantu Jackson”

Oleh: Jekson Ikomou

Coretan Independen- Jackson F Tiago, lahir pada 28 Mei 1968 dan sekarang Ia sebagai pelatih sepak bola Persipura Jayapura, Papua. Persipura yang dijuluki Mutiara Hitam ini adalah  salah satu team sepak Bola kebanggaan Rakyat Papua yang mengandalkan pemain-pemain putra Daerah Papua. 

Dan Mutiara Hitam adalah Team Sepak Bola paling kuat di Indonesia bahkan di Asia, yang mana menampilkan taktik bermain yang santé tetapi serius. Dalam hal ini Rakyat Papua merasa bangga terhadap  pelatih atas semua penorbanan Tenaga dan waktu sehingga menghasilkan hasil baik dalam menghadapi lawannya.

itu semua terjadi atas didikan dan motivasi yang diberikan oleh Jackson terhadap anak asuhnya. Bahkan Jackson pun tinggalkan tanah asalnya. Sehingga menetap di Bumi Cendrawasih, maka itu  “Kami Sebagai Rakyat Papua sangat berterimakasih kepada Mr.Jackson F Tiago”

dalam hal ini melihat beberapa Tournamen persepakbolahan di Indonesia banyak masalah yang dihadapi Mutiara Hitam tetapi Jackson F Tigo dengan tabah menghadapi semua masala itu.

 

Jokowi Kedatangan 20 Orang Tamu dari Jepang

Liputan6.com, Jakarta: Jokowi tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB. Gubernur dengan nama lengkap Joko Widodo ini turun dari Kijang Innova bernomor pelat B 1123 RFR.

Dengan mengenakan batik, Jokowi memulai aktivitas seperti biasanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun liputan6.com, pagi ini, Jokowi sedianya akan melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Budihastuti untuk menerima pemaparan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun, mantan walikota Surakarta ini sudah kedatangan tamu dari Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo bersama 20 orang tamu dari Jepang. Belum diketahui, maksud dan tujuan dari tamu tersebut. Sementara, Kepala BKD menunggu Jokowi yang sedang menerima tamunya.

Pada pukul 15.30 WIB, Jokowi akan menghadiri seminar ekonomi kreatif internasional dalam "PPKI" di Studio XXI Epiwalk , Kuningan, Jakarta Selatan. (RZK)

Mama Mama Papua Melahirkan Anak “” Bukan “” Untuk Di Bunuh

Jayapura - Semakin melonjak tingkat kematian anak papua akibat pembunuhan oleh karena kekeraan oleh pihak keamanan mencerminkan luka hati mama- mama papua selalu tergores terus tanpa tak henti – henti . perlakuan kekeraan ini membuat mama – mama papua bersuara terus untuk stop kekerasaan yang ujungnya menghabiskan manusia papua secara kolektif.

Anak kami selalu dibunuh kami sangat sakit hati terus bahkan hampir strees sehingga pihak keamanan semestinya sadar sebab perlakuan itu sifatnya tidak manusiawi dan bertolak belakangan dengan bunyi dalam undang – undang dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.


Meskipun juga penjajahan di atas tanah papua harus di hapuskan karena perlakuan itu tidak manusiawi. Hal itu di sampaikan oleh Mama jualan ( Naomy Mote ) di pasar percetakan jayapura kota di depan kantor BKD provinsi pada selasa, 20/11/2012.

Lanjutnya, Penegak negara mengkalim bahwa penjajahan di atas dunia harus di hapuskan namum kenapa dengan perlakuan di atas tanah papua justru penegak keamanan adalah aktor utama pengacau bukan pengaman.

jadi pihak kemanan stop tipu dengan kami mama- mama papua sebab kami melahirkan bukan untuk dibunuh oleh pihak kemanan dengan perlakuan yang tidak manusiawi tetapi coba pihak keamanan perlu menghargai kami sebagai orang tua yang melahirkan dengan susah susah itu. Tegasnya.

Kami mama- mama mengklaim juga kepada pemerintah papua jangan membiarkan anak kami selalu dibunuh terus tanpa ada perlindungan dan keberpihakan tetapi perlu tegakkan keamanan dan ketertibaan umum baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi sebab kami mama – mama sampai saat ini belum melihat penegakkan hamkam yang mana bagian dari peranan pemerintahan. Tegas Naomy Mote.

Dengan demikian hal keberpihakan tentang keamanan dan ketertibaan khusus manusia papua yang mana anak dari pada mama- mama papua yang kini melonjak kematian perlu membuka mata dan memperhatikan seruhan yang berangkat dari suara hati. Juga menjadi luka dalam lubuk hati yang paling mendalam.

Jika pemerintah punya gigi taring dan merasa bahwa punya wewenang dalam menegakkan kedamaian segera berupaya dan ambil kebijakan dan berkolaborasi ( kerjasama ) dengan pihak keamanan ciptakan bumi papua yang aman dan damai sebab damai itu indah di pandang.

Oleh ; Mando Mote

Mahasiswa Papua : Pemerintah Daerah Provinsi Papua Segera Renovasi Asrama Kamasan 1 di Jogyakarat

Asrama Papua Kamsan 1 Jogja (Foto/Umagi)

Jogyakarta, CORETAN INDEPENDEN--Ratusan penghuni Asrama Mahasiswa Kamasan 1 menuntut Propinsi Papua untuk renovasi asrama di Daerah Istimewa Jogja (DIY), pada Rabu (21/11) seperti yang diliput Kamasan.blogspot.com dan Melanesiapos.com.

Menurut mereka, Puluhan triliun  Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di bidang Pendidikan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat (Jakarta), namun hingga kini belum ada kejelasan untuk  renovasi Asrama Papua. 

Lanjut mereka, Kami perna mengajukan Proposal tetapi hingga kini belum ada tanggapan balik dari pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Papua  “Kapan Asrama Papua Kamasan 1 Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY) di Renovasi” 

Memang benar pada tahun 2007 perna di Renovasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Namun tetapi terjadi  kerusakan di bagian Kamar Mandi loten karena bahan bangunan yang dibangun tidak bertahan lama. (CI/JI)

Asrama Mahasiswa Papua Jogja Rusak, Dimana Perhatian Pemda Provinsi Papua ???

Jogyakarta - Asrama Mahasiswa Papua " Kamasan I " Yogyakarta merupakan sala satu Asrama Mahasiswa Papua yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua di Daerah di Luar Papua, namun sebenarnya Asrama Kamasan I Yogyakarta ini memiliki sejarah yang berkaitan atas bergabungnya Papua Menjadi bagian dari Indonesia. 

Dimana tanah tempat didirikannya asrama ini sendiri merupakan tanah pemberian Sultan Hamengkubuwono ke - IX sebagai hadiah atas bergabungnya Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang bertujuan sebagai tempat tinggal putra - putri Papua yang hendak menimbah Ilmu di daerah Yogyakarta.

Dengan didirikannya asrama ini di daerah Yogyakarta membuat, banyak Putra/i Papua yang datang ke Kota Yogyakarta untuk menimbah Ilmu di Kota ini, karena mereka merasa memiliki rumah ( tempat tinggal ) di Kota Yogyakarta. 

Asrama Kamasan I Yogyakarta ini sendiri telah dijadikan sebagai Aset Daerah oleh Pemerintah Provinsi Papua dan oleh sebab itu, segalah bentuk kerusakan asrama dan kelengkapan serta administrasi di asrama ini sendiri seharusnya menjadi tanggungan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Namun sejak Asrama ini direnovasi terakhir pada tahun 2007 hingga saat ini, pemerintah Provinsi Papua seakan - akan melupakan asrama ini dan tidak mau lagi memperhatikan kondisinya lagi Padahal kondisi asrama Papua saat ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Hal ini sangat membingungkan, karena  kita ketahui bersama bahwa Anggaran Untuk pendidikan yang dialokasikan dari dana Otonomi Khusus sangatlah besar, tetapi mengapa Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini belum mengambil tindakan nyata untuk melakukan renovasi dan melengkapi kekurangan pasilitas dari asrama ini, padahal Pengurus Asrama sendiri telah seca langsung mengantarkan proposal pengajuan renovasi asrama dan perlengkapan pasilitas asrama ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Dari sedikit uraian diatas, muncul pertanyaan yang dapat menjadi perhatian kita bersama :

Kemana Seluruh Anggaran Pendidikan Yang Dialokasikan Dari Dana Otonomi Khusus ?

 Sumber: Kamasan.blogspot.com

Rektor Musamus Harapkan Pendidikan Papua Lebih Diperhatikan

Rektor Universitas Musamus Merauke, Papua, Philipus Betaubun mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan pendidikan di Papua mengingat minimnya guru dan sarana prasarana pendidikan di daerah itu. "Kondisi pendidikan di Papua memprihatinkan. Bayangkan satu sekolah hanya ada satu guru. Secara geografis juga jauh, sehingga banyak yang memilih bersekolah di Papua Nugini," ujar Philipus di Semarang, Rabu. Anak-anak Papua, kata dia, juga banyak yang tidak mau bersekolah karena ketiadaan sarana dan prasarana. Sebagai rektor, dia mengaku prihatin dengan kondisi seperti itu. "Saya berharap pendidikan di Papua lebih semakin diperhatikan," harap dia. Menurut Philipus, selama ini masyarakat Papua banyak dimanjakan oleh alam dan jarang memikirkan masa depan. Padahal, lanjut dia, tidak selamanya masyarakat bisa bergantung terus dengan alam. "Kami membuka peluang bagi orang-orang yang berasal dari luar Papua untuk bersama-sama membangun Papua baik masyarakatnya dan daerahnya." Seorang mahasiswi Universitas Negeri Papua, Ruth Yunike, juga mengatakan hal yang senada. Ruth mengatakan jarang guru dari luar Papua yang mau mengajar di daerah pedalaman Papua. "Itu yang menjadi motivasi saya untuk menjadi guru setelah lulus kuliah," ujar Ruth. (ant/as)

Persipura Agendakan Uji Coba Lawan Persela-Persebaya DU

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Usai mencoba kekuatan Gresik United, rombongan Persipura memilih transit sebentar di Surabaya sebelum bertolak ke Kota Batu-Malang, untuk melanjutkan program pemusatan latihan (TC) yang sudah diagendakan. Menurut Jacksen Tiago, pelatih Persipura, program TC tersebut masih akan berlangsung satu minggu lagi. “Kami masih punya waktu sepekan lagi, untuk menjalani TC di Malang. Nantinya, kami juga akan mengagendakan latih tanding dengan beberapa klub lokal yang ada di sana seperti Gajayana FC maupun Putra Jaya. Kita lihat bagaimana perkembangan pemain, selain saya juga akan benahi kekurangan tim saat lawan Gresik,” terangnya. Saat disinggung mengenai bergabungnya lima pemain baru, yang direkrut oleh manajemen tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Jacksen F Tiago mengatakan, secara tim lima posisi yang di tempati oleh para pemain baru itu sangat dibutuhkan oleh Persipura, sebagai persiapan jelang bergulirnya Inter Island Cup 2012 maupun kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2012/13. "Saya berharap, pemain baru seperti Patrick Wanggai, Ruben Sanadi, Lim Jun Sik, Otavio Dutra dan Ferinando Pahabol, bisa cepat beradaptasi dengan tim mengingat jadwal kompetisi yang sudah mepet. Terutama, mereka yang berada di barisan depan, yang saya nilai masih kurang tajam," tutur mantan pemain Persebaya dan Petrokimia Gresik tersebut. Jacksen pun menuturkan, bila dirinya dan tim pelatih serta manajemen Persipura, bakal menyiapkan satu laga uji coba lagi dengan tim kuat, sebelum memutuskan untuk balik ke Tanah Papua usai TC berakhir. “Ya, setelah TC kami akan agendakan satu laga uji coba lagi dengan tim kuat. Saat ini sudah ada tiga tim yang telah dihubungi oleh manajemen yakni Bondowoso (Persibond), Lamongan (Persela) dan Persebaya yang berlaga di pentas Divisi Utama (Persebaya DU) PT Liga Indonesia. Kita tunggu saja, sebab sampai saat ini ketiga tim itu belum memberikan jawaban secara resmi,” pungkasnya. Dalam laga uji coba menghadapi tuan rumah Gresik United di Stadion Petrokimia, Persipura kalah 1-0. Gol semata wayang yang tercipta pada pertandingan ini, dilesakkan oleh Gustavo Chena melalui tendangan bebas pada masa injury time babak kedua.

Persipura Konsisten tak akan Pinjamkan Patrich wanggai ke timnas

Persipura Jayapura tetap konsisten untuk tidak meminjamkan pemainnya ke Tim Nasional PSSI (Timnas) piala AFC, sebelum ada harmonisasi melalui Joint Committee (JC). Ketua Harian Persipura Jayapura, La Siya, mengakui kendatipun sudah ada permintaan dari PSSI ke Persipura untuk pinjam pemain Persipura.

“Kita masih tetap konsisten, bahwa sebelum ada harmonisasi melalui JC, kita tidak akan kasih pemain, walaupun sudah ada permintaan (dari PSSI),” kata La Siya, saat ditemui di Kantor KONI Papua, APO Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/11).

Sebagaimana diketahui, pemain Persipura yang diminta pihak Timas PSSI piala AFC adalah Patrich Wanggai. Tapi hingga kini, manajemen Persipura tidak memberi ijin kepada Patrich untuk ikut membela Timnas PSSI piala AFC.

Ketika disinggung soal sangsi yang akan diberikan kepada Persipura, jika tak memenuhi permintaan itu? “Terserah saja, kasih sangsi kah, mau kasih apakah, kami sudah komitmen. Sebab ISL kami sudah komitmen bahwa harmonisasi melalui JC kita tidak akan memberikan,” kata La Siya, mantan Kadispora Kota Jayapura itu.(sgjun)

Sepak Bola Papua Optimistis Lolos Penyisihan PON

TEMPO.CO, Jayapura - Tim sepak bola PON Papua optimistis bakal lolos pada babak penyisihan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau yang dimulai 6 September 2012. Wakil Manajer Tim Sepak Bola PON Papua, Nico Dimo, mengatakan keyakinan itu karena tim Papua berada di pool A bersama Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. "Melihat tim-tim ini, kami lihat tak terlalu berbahaya. Tapi saya harap tim tak menganggap remeh setiap lawan karena akan jadi petaka. Bahkan setiap laga yang dilakoni tim harus bermain selayaknya partai final," kata Nico, Jumat, 29 Juni 2012. Menurut Nico, rasa optimistis timnya untuk lolos dari babak penyisihan cabang sepak bola PON ini juga tak terlepas dari hasil beberapa laga uji coba yang selama ini telah dijalani timnya. Sebab dalam setiap laga uji coba, tim sepak bola PON Papua tak pernah kalah. "Kami hanya seri dua kali, yakni sewaktu menghadapi Persidafon Dafonsoro yang merupakan tim Indonesia Liga Super Indonesia dan Yahukimo Divisi I PSSI,” kata Nico. “Apalagi materi pemain kami saat ini sangat merata dan performanya stabil. Mereka rata-rata pernah membela Persipura U-21, Persiwa U-21, dan Tim Uncen. Jadi kami optimistis melewati babak penyisihan dengan mudah," kata Nico. Pembukaan PON XVIII akan berlangsung pada 9 September. Tapi untuk cabang olahraga sepak bola akan dimulai lebih awal, yakni 6 September. Laga perdana cabang olahraga sepakbola ini akan menampilkan tim Papua melawan Nusa Tenggara Barat di Stadion Rengat, Riau. Sedangkan pool B diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Gorontalo, akan berlaga di Stadion Taluk. Adapun di pool C diikuti oleh tim Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah di Stadion Bangkinan.

Jangan Bungkam Hak Berpendapat Masyarakat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktek kebijakan represi yang anti-demokrasi kembali terjadi di Papua. Meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa bulan terakhir ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan pembungkaman dan pemberangusan kebebasan politik dan menyampaikan pendapat secara damai. Hal tersebut diungkapkan Marthen Goo, Koordinator National Papua Solidarity (NAPAS) dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta (10/8/2012),terkait pembubaran dan penangkapan 15 aktivis Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP) yang melakukan aksi kemanusiaan penggalangan dana untuk tahanan politik yang sakit. Para aktivis yang berunjuk rasa ini dibubarkan dan sebagian ditangkap oleh kepolisian Polsek Abepura dan Polres Jayapura pada tanggal 19-20 Juli 2012. Peristiwa yang sama kembali terjadi pada tanggal 9 Agustus 2012, di mana pihak kepolisian membubarkan aksi damai rakyat Papua di Manokwari, Jayapura dan Wamena, yang melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. "Negara tidak punya hak membungkam kebebasan berpendapat warganya, apalagi mereka ditangkap karena berkumpul dan menuntut pengakuan terhadap hak masyarakar adat, hak atas identitas budaya, dan hak atas pendidikan. Ini juga sudah diatur dalam ketetapan PBB," tegas Marthen. Menurut Marthen, begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan diduga merupakan sebuah kejahatan struktural. "Pelanggaran HAM secara struktural membungkam kebebasan berpendapat masyarakat Papua. Hal tersebut sama dengan membunuh demokrasi di Papua," ujarnya. Menanggapi tindakan represif pemerintah, secara khusus dalam hal kebebasan berkumpul dan berpendapat masyarakat Papua, National Papua Solidarity menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat dan berorganisasi tanpa intervensi TNI dan Polri. Kedua, Presiden segera mengevaluasi keberadaan militer (TNI/POLRI) di Papua. Ketiga, segera melakukan investigasi independen dan transparan dalam mengusut kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Keempat, meminta masyarakat Internasional agar aktif situasi kemanusiaan di Papua yang cukup memprihatikan. Editor : Tri Wahono

Demo Mahasiswa Papua jadi Tontonan Mahasiswa Unsrat

Manado – Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa serta pemuda Papua yang saat ini sementara berlangsung di depan kantor pusat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Sontak aksi yang dilakukan berupa orasi-orasi menuntut referendum untuk tanah Papua yang dipadukan dengan tari-tarian dan busana adat Papua ini menjadi tontonan mahasiswa Unsrat. Pantauan BeritaManado.com di depan rektorat tepatnya di tugu Dr Sam Ratulangi tempat orasi para pendemo juga dipadati oleh para mahasiswa yang ada di sekitar tempat tersebut. “Wahh…. lucu pakaian adat yang dikenakan serta tari-tarian daerah yang diperagakan,” respon salah satu mahasiswa Kedokteran Unsrat saat ditanyai wartawan media ini di lapangan. Sementara itu setelah melakukan orasi di depan kantor pusat Unsrat, para pendemo akan melanjutkan aksinya ke titik aksi selanjutnya, yakni kantor DPRD Sulut dibawah Koordinator Lapangan (Korlap) Hiskia Meage.(jkf) Sumber: Berita Manado

Korupsi dan Teroris: Trik Pencitraan Kolonial di West Papua

Oleh: Victor F Yeimo*

Banyak cara dilakukan pemerintah Indonesia agar West Papua tetap dijajah dan kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya yang gencar saat ini adalah politik pencitraan kolonial melalui isu “berantas koruptor”, juga “berantas Teroris” dimana Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian ditempatkan sebagai eksekutor utama. Dalam dunia postmoderen, Politik Citra (image Politic) selalu dipakai oleh penguasa penjajah sebagai jurus utama dalam membendung gerakan perjuangan yang dilakukan oleh kaum yang dijajah. Strategi dari pencitraan adalah mempengaruhi emosi, opini, cara pandang, dan ideologi rakyat agar muncul antipati terhadap pejuang kemerdekaan dan sebaliknya membenarkan dan mendukung agenda politik penguasa Penjajah yang direkayasa dengan dukungan mesin-mesin pencitraan seperti media cetak dan elektronik yang terus memuluskan kepentingan penguasa kolonial. Di West Papua, penguasa kolonial Indonesia dengan dukungan media cetak dan elektronik terus menjadikan isu pemberantasan korupsi dan teroris untuk mendulang simpati orang West Papua. Indonesia berharap dengan membuat rekayasa teror bom serta mengadili koruptor, rakyat West Papua dapat mendukung upaya Kapolda, juga mendukung operasi basmi yang dilancarkan oleh militer Indonesia tehadap aktivis dan pejuang kemerdekaan West Papua. Trik pencitraannya adalah, seluruh pejuang dan organisasi gerakan perjuangan West Papua distigma teroris, pengacau, separatis, kriminal dan segala citra buruk lainnya sehingga mereka harus dibasmi. Media lokal maupun nasional Indonesia dalam peliputannya ikut memanipulasi berita untuk memojokan ektivis West Papua. Jurnalis-jurnalis yang kebanyakan agen kolonial diarahkan untuk meliput opini sepihak dari polisi saja dalam setiap kasus. Pernyataan polisi dijadikan sebagai pembenaran kasus. Penangkapan liar, pembunuhan liar, penggrebekan liar yang dilakukan polisi terhadap aktivis dan rakyat West Papua diberitakan oleh media kolonial sebagai upaya penegakan hukum kolonial. Untuk menunjukan eksistensi penguasa sebagai “pendekar”, juga sebagai trik menutupi kritik rakyat atau kebrutalan polisi Indonesia, kini Tito Karnavian mendengungkan Pemberantasan Korupsi. Atau setelah tangkap, bunuh dan kejar aktivis dan pejuang West Papua, lalu mencitrakan dirinya sebagai aktor pemberantas koruptor Papua. Orang Papua yang juga sementara sebagai agen-agen kolonial dalam struktur pemerintahannya ditempatkan sebagai manusia “penjilat pantat jakarta” yang menjadi penjahat koruptor di provinsi Papua dan Papua Barat yang harus dibasmi. Media mengkaver kegiatan berantas korupsi sebagai persoalan pokok orang Papua Barat, sembari menutupi persoalan utama yang terus dipersolkan orang West Papua yaitu hak penentuan nasib sendiri. Penguasa kolonial Indonesia mencitrakan orang Papua sebagai pelaku atas Kejahatan dan kegagalan NKRI bangun bangsa West Papua. Makanya, tidak heran Jakarta terus mengadu-doma orang Papua dan menyalahkan orang Papua. Citra orang Papua sebagai koruptor dan teroris dibesar-besarkan agar pemimpin-pemimpin Gereja di Papua, Tokoh-Tokoh Masyarakat di Papua, Akademisi, Mahasiswa, LSM nasional dan Internasional serta negara-negara di dunia dapat memandang mereka sebagai pihak benar, lalu bersimpati dan mendukung rekayasa kolonialisme NKRI di West Papua. Tujuan utama dari akhir rekayasa ini adalah rakyat sibuk dalam setingan penjajah, dan agar dapat mempercayai penguasa kolonial di West Papua dan melupakan perjuangan untuk memerdekakan bangsanya dari ancaman pemusnahan dan eksploitasi ekonomi. Dan di internasional, Kolonial Indonesia berharap Internasional memandang masalah West Papua hanyalah soal uang dan keamanan yang harus diselesaikan dalam internal Indonesial. Adalah suatu rekayasa dan politik pencitraan Kolonial Indonesia di West Papua. Mari kita waspada!! *Penulis adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tinggal di West Papua

Gawat!! Di Papua, Anak Pejabat Suka Mentraktir Miras (Bag-III)

PAPUA (VoA-Islam) - Di Papua, dulu orang kampung tidak tahu miras. Adanya jalur transportasi, mendorong orang datang ke kampung berdagang miras. Walaupun harganya mahal, mencapai ratusan ribu/botol. Namun, tetap laku keras, mereka ingin merasakan pengaruh yang datang dari kota besar, seperti miras. Mereka, terutama kelompok muda meninggalkan kebun, ternak dan kebiasaan hidup tentram di kampung. Mereka mengimpikan kota. Ingin sama seperti orang kota. Mereka berbondong datang ke kota tanpa tujuan apapun, sekedar jalan-jalan datang hidup berfoya-foya di kota yang baru berkembang. Hingga kini, miras menyebabkan penyakit kanker yang lama kelamanan secara perlahan mematikan masyarakat. Dampak dari alkohol, di negara-negara koloni atau negara-negara yang dijajah dapat ditemukan, bahwa alkohol itu salah satu alat untuk membunuh orang yang dijajah. Para penjajah (kolonialisme) mematikan fisik dan fisikis orang yang dijajah. Tentu ini dilakukan demi kepentingan politik (menguasai) dan ekonomi (barang). Indian dan suku Aborigin misalnya, mereka terbukti menjadi suku minoritas di negeri mereka sendiri. Menyadari akan bahaya miras yang berdampak buruk pada masa depan anak cucu mereka, ratusan perempuan Mimika yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Mimika (JPM) menggelar demo menolak peredaran miras di Mimika, Papua. Ratusan perempuan itu membawa puluhan poster dan spanduk, antara lain bertuliskan “Miras Jahat”, “Jangan Bunuh Anak Cucu Kami dengan Miras”, dan “Miras Bukan Adat Orang Papua”. “Banyak kekerasan terjadi karena Miras”. (TEMPO Interaktif,Jum’at, 02 Maret 2007). Masyarakat Papua menyadari, miras dapat menyebabkan kegaduhan dan perkelahian, bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia, sesama etnis hingga keluarganya sendiri. Pejabat pemerintahan di Papua berkomitmen, untuk tidak akan menerbitkan perijinan masuknya miras ke Papua, dalam upaya pencegahan tingginya kasus tindak kriminal. Diakuinya, tingginya angka kasus HIV/AIDS dan peredaran gelap Narkoba di Papua, berawal dari konsumsi miras. Karena miras adalah pemicu tindakan kriminal, tak terkecuali peredaran gelap Narkoba yang berujung pada kasus HIV/AIDS. Sedangkan kaitannya dengan HIV/AIDS, seseorang dalam kondisi mabuk, sebagian besar melakukan hubungan seks yang tidak aman atau tidak memakai pelidung (kondom). Hal demikian, tentunya menjadi pemicu penyebaran HIV/AIDS di Papua, yang setiap tahunya meningkat secara terus menerus di Papua. Jumlah ODHA yang sudah terdata mencapai kurang lebih 3.377 jiwa. Kebanyakan dari mereka adalah, anak muda dengan usia produktif. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin, etnis dan kultural orang Papua akan mengalami kepunahan. Sebuah petuah di Papua mengatakan, “Pace mace kalu cinta Papua, stop mabuk sudah!” Menurut penelitian yang dilakukan, sebagian besar pengkonsumsi Narkoba, sebelumnya mengkonsumsi miras. Dengan demikian, maka miras adalah pemicu berbagai tindak kejahatan yang seharunya diberantas. Pemerintah setempat tidak berniat untuk mengeluarkan perizinan miras, karena itu salah satu upaya kita untuk menekan angka-angka tingkat kejahatan, termasuk peredaran Narkoba dan kasus HIV/AIDS di Papua. (”http://www.papua.go.id/berita.php/id” 12 May 2006). Miras Pembunuh Karakter Miras terbukti telah merusak karakter, pola pikir dan jiwa orang Papua. Orang Papua saat ini sulit bersaing dengan masyarakat lain dari luar Papua yang seolah-olah lebih maju dalam berpikir. Saat ini di Papua secara sosial ekonomi mereka tetap miskin dan minoritas di negerinya sendiri. Bisa jadi, karakter Papua yang sebenarnya adalah pekerja keras. Hidup melawan lebatnya hutan, derasnya sungai dsb, kini menjadi malas. Itu disebabkan, adanya kontak dan masuknya budaya negatif dari luar, yaitu pengaruh miras. Terlebih, sekarang banyak kelompok anak muda lebih doyan kumpul-kumpul sambil minum-minum minuman keras. Ironisnya lagi, di Papua, ada anak pejabat yang sukanya mentraktir minuman keras berkarton-karton biar dia mendapat pengakuan dari temam-teman mereka. Kaum Aborigin tidak akan keluar dari lingkaran kemiskinan dan Alkholisme terkecuali ada usaha dari mereka sendiri.Jelas, alkohol sangat membunuh tradisi dan nyawa masyarakat asli seperti yang terjadi di Papua, Aborigin dan suku-suku asli lain di dunia Maka, anak muda Papua harus sadar dengan bahaya ini. Minuman keras itu membunuh fisik (tubuh) kita dan mental (cara berpikir) kita. Mari kita lawan bersama. Kalau Anda tidak beli dan tidak minum miras, maka Anda sedang melawan minuman keras dan menyelamatkan diri dan bangsanya, Papua. (Desastian/dbs)

Pengamat Pendidikan Dukung Perubahan Kurikulum

Jember - Pengamat pendidikan dari Universitas Jember (Unej), Prof Sunardi, mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengubah kurikulum pendidikan yang akan diterapkan pada tahun 2013.

"Secara rutin memang idealnya kurikulum pendidikan harus ditinjau maksimal 10 tahun sekali untuk menyesuaikan kebutuhan zaman," tuturnya di Jember, Rabu.

Menurut dia, perubahan kurikulum yang direncanakan oleh Mendikbud M. Nuh tentunya berdasarkan hasil evaluasi yang matang dan tidak hanya untuk kepentingan sesaat saja, sehingga perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kemendikbud memiliki satu misi yakni pada tahun 2045 atau seabad Indonesia merdeka harus benar-benar mandiri, sehingga proses menuju ke sana harus disiapkan sejak dini, sedangkan Malaysia memiliki visi mandiri pada tahun 2020," ucap Guru Besar Unej itu.

Ia menjelaskan karakter pendidikan di Indonesia belum cukup bagus dibandingkan negara-negara lain, sehingga Kemendikbud pada tahun 2010 sudah meluncurkan "grand design" pendidikan karakter yang akan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran pada kurikulum baru tersebut.

"Pendidikan karakter tidak akan menjadi mata pelajaran tersendiri, tapi akan terintegrasi dalam mata pelajaran yang kompetensinya harus memuat satu karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej itu.

Sunardi menilai rencana Kemendikbud mengubah kurikulum pendidikan di sekolah dasar (SD) menjadi enam mata pelajaran saja mulai tahun ajaran 2013-2014 cukup beralasan untuk mengurangi beban pelajar yang dinilai cukup berat dengan 11 mata pelajaran tingkat SD.

"Penyederhanaan mata pelajaran bagi anak didik di tingkat rendah seperti SD sangat diperlukan, agar mereka benar-benar memahami mata pelajaran secara keseluruhan. Memang lebih bagus sedikit tapi mendalam daripada banyak tapi hanya permukaannya saja," paparnya.

Dosen matematika itu berharap perubahan kurikulum baru harus dipahami dengan benar oleh satuan pendidikan di masing-masing sekolah dan guru yang bersangkutan, agar harapan Kemendikbud untuk memperbaiki kualitas pendidikan dapat terwujud.

"Belum optimalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 karena pihak sekolah dan guru belum menerapkan sistem itu dengan benar. Dalam KTSP 2006, otonominya ada di tingkat satuan pendidikan yakni di sekolah-sekolah," ujarnya menambahkan.(*)

Sumber: Antarajatim

Wisata Alam Papua Barat Memikat Mata Dunia

Berbicara mengenai potensi daerah di provinsi paling timur Negara Indonesia, memang seakan tak bisa lepas dari pesona alamnya yang berhasil memikat mata dunia. Berbagai macam objek wisata alam di Papua Barat memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun turis mancanegara, sehingga tidak heran bila belakangan ini banyak orang yang mengibaratkan keindahan alam di Papua Barat sebagai salah satu surga dunia di Indonesia.

Terletak diantara 0 – 4° Lintang Selatan dan 124 – 132° Bujur Timur, Papua Barat terdiri dari 8 daerah kabupaten dan satu daerah kotamadya. Meliputi Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kab

upaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Dengan menjadikan Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi, saat ini sedikitnya ada 103 kecamatan, 47 desa, dan 1.153 kampung yang tercatat secara administratif di wilayah provinsi Irian Jaya Barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Papua Barat.

Nah, untuk mengenal lebih dekat wisata alam di Papua Barat, berikut ini kami informasikan tiga objek wisata unggulan yang ada di sekitar daerah tersebut.

Pesona Perairan Raja Ampat

Raja Ampat merupakan nama pemberian yang berasal dari mitos masyarakat setempat. Nama tersebut diberikan untuk empat pulau besar yang merupakan penghasil lukisan batu kuno, meliputi Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool.

Kekayaan lautnya yang sangat luas semakin tampak menarik dengan pemandangan berbagai jenis karang, ribuan spesies ikan yang hidup di dalamnya serta beragam biota laut lainnya yang tinggal di gugusan pulau tersebut. Biasanya para wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat tidak akan melewatkan kesempatannya untuk bisa diving maupun snorkeling untuk menikmati pemandangan dasar laut, atau sekedar menikmati keindahan alam pantai pasir putih yang disuguhkan wisata unggulan di Provinsi Papua Barat tersebut.

Tidaklah heran bila pesona alam bawah laut yang dimiliki Raja Ampat disebut-sebut sebagai salah satu pemandangan terbaik di tingkat mancanegara, sehingga wajar adanya bila sekarang ini tidak hanya wisatawan lokal saja yang berduyun-duyun mengunjungi tempat tersebut, namun juga berhasil memikat para wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Taman Wisata Alam Gunung Meja

Selain Raja Ampat yang menjadi icon unggulan bagi pariwisata di Papua Barat, ada juga wisata alam Gunung Meja yang terletak di tengah-tengah kota Manokwari. Disebut sebagai Gunung Meja, karena puncak taman wisata alam tersebut terlihat datar menyerupai sebuah meja. Pemandangan datar yang dimaksudkan diperoleh dari sekumpulan pohon yang memiliki ketinggian serta tingkat kerapatan hampir sama, sehingga bila dilihat dari jarak yang cukup jauh akan terlihat seperti sebuah meja yang datar.

Selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, taman wisata alam Gunung Meja ini juga berfungsi sebagai hutan lindung. Berbagai macam flora hutan tropis dengan bentuk yang unik siap memanjakan para pengunjung yang berada di obyek wisata tersebut. Jadi, tidak salah bila banyak wisatawan yang semakin penasaran untuk melihat kekayaan alam Gunung meja, sebab selain bisa menikmati suasana hutan yang masih asri, pengunjung juga memiliki kesempatan untuk menikmati indahnya pemandangan Kota Manokwari dari puncak ketinggian.

Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Objek wisata alam yang tidak kalah terkenal yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama. Tak kalah indah dengan pesona wisata alam Raja Ampat maupun Gunung Meja, pemandangan disana menghadirkan wisata alam bahari, gua kuno yang terdapat di Pulau Mioswaar, serta menghadirkan atraksi ikan paus dan lumba-lumba di Pulau Yoop dan perairan Windesi.

Tidak hanya itu saja pemandangan yang bisa Anda nikmati, di Pulau Rumberpon Anda bisa melihat langsung pesona aneka macam burung serta rusa yang hidup di pulau tersebut. Bahkan Anda bisa juga melakukan aktivitas diving untuk melihat langsung pesawat militer yang tenggelam di dasar laut.

Banyaknya potensi wisata alam di Papua Barat kini tidak hanya memberikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi warga setempat, namun juga membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomi di wilayah Papua Barat. Semoga informasi wisata alam Papua Barat memikat mata dunia ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat di penjuru nusantara untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Manfaatkan potensi di sekitar Anda, dan ciptakan peluang sukses bagi Anda. Salam sukses.

Sumber gambar :
1. http://cdn.indonesia.travel/media/images/upload/photoessay/ampat10.jpg
2. http://cdn.indonesia.travel/media/images/upload/photoessay/ampat14.jpg

1) Lawyer calls for 'inventory of all human rights abuses in Papua

1) Lawyer calls for 'inventory of all human rights abuses in Papua

2) Former Komnas HAM member says case against Kogoya 'should not be dramatised'

tyle-span" style="font-size: 12px;">--------------------------------------------------------

From Tapol

1) Lawyer calls for 'inventory of all human rights abuses in Papua

Bintang Papua, 16 November 2012

The fact that many human rights violations which, according to the indigenous Papuan people, have occurred  but have never been resolved, has drawn a comment from Budi Setyanto, a lawyer who is the director of the Institute for Civil Strengthening.

Describing this as a very serious matter, Setyanto said  this was an extremely serious matter for the central and local governments and it should engage the government's earnest attention while the results should be made public.

What was needed, he said, was an inventory of all the cases that had occurred, those which had been solved through the courts and how they  had been solved, as well as  those that had not been resolved. And regarding those that had been solved, it should be clear which had been solved through the courts and those that had been solved by negotiation.

He said that according to the Papuan people, there were many cases that had never been properly solved.

'This matter needs to be resolved  by the government which should make an inventory of all the cases that have occurred so that the general public is aware of the many cases that have not be resolved.'

In a statement to Bintang Papua, Setyanto said that this would show people just how many human rights violations had occurred.'

He said in addition that producing an inventory of  all the cases would certainly find a response from the general public and a willingness to provide further information to the government, and more specifically to Komnas HAM (the national and well as the local Komnas HAM).

He also said that the Papuan provincial governors and their deputies as well as the provincial administrations should also be drawn into the work, and should set up a special team to draw up a comprehensive list of  all the violations that have occurred. 'This is a matter, he said, 'that needs the full attention of the government and should not be dealt with in a half-hearted way.'

'If these human rights violations are not resolved comprehensively,' he said, 'the general public will consider this as being a very serious matter and will result in this problem triggering many demands from the people.. What is needed,' he said, 'is close collaboration between the government and the institutions responsible for the rule of law, as well as Komnas HAM.' so as to assure people  that these matters are being taken seriously by the government.'

'At present, all we can say is that there have been many human rights abuses in Papua but we need reliable data  about how many violations have  occurred and the category of the abuses so that people can know what human rights restrictions exist, how the abuses have been handled and how they have been resolved.'

Translated by TAPOL]

[COMMENT  We should remember that Komnas HAM has just spent four years doing a similar inventory of the massive human rights abuses perpetrated against alleged PKI members and sympathisers  during the more than thirty years that Suharto was in power.That was a daunting and as yet unfinished task, and to do a similar 'inventory' in West Papua would be equally crucial as well as daunting.]

-----------------------------------------

2) Former Komnas HAM member says case against Kogoya 'should not be dramatised'

Bintang Papua, 17 November 2012

Jayapura: Human rights defender and director of the Papuan Baptist Voice Mathius Murib, has said in a press release that the case of Dany Kogoya should not be dramatised because there are many strange things relating to the case that need to clarified. He also said that Kogoya and his associates should have legal representation.

According to press reports Kogoya is facing the charge that he was involved in the 'Nafri case' when four people were killed. More recently, the attorney-general's office was quoted as saying that he should also face the charge of 'makar' or treason [for which many Papuans are serving lengthy sentences] because during the incident, the Morning Star flag which is seen as a symbol of 'merdeka' had been flown.

Mathius Murib, a former member of Komnas HAM - Papua, (National Human Rights Commission - Papua) said that the motives and prime perpetrators who had given the order (for the killings) have not yet been arrested, bearing in mind that Kogoya has claimed that he had been used by certain elements.

The Nafri incident occurred in August 2011 when  four people were slain, for which Kogoya would now face charges.

[Translated by TAPOL]

-------------------------------------

Kembali ke Index Topik Pilihan Jokowi: Gaya Saya, Gaya "Blusukan"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan kartu sehat kepada warga di Jalan Swadaya 1, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2012). Sebanyak 505 kartu dibagikan di keluarahan ini. Selain di Manggarai, Jokowi juga membagikan kartu sehat di Bukit Duri dan Tanah Tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertekad akan terus mengunjungi kampung-kampung warga selama ia menjabat gubernur. Meskipun ada yang menyarankan ia berhenti melakukan gaya blusukan seperti itu, ia tetap akan melakukan hal tersebut.

Gaya Jokowi yang lebih suka terjun langsung ke lapangan, tanpa pengawalan ketat, dan merakyat itu sudah dilakukannya sehari setelah ia dilantik menjadi gubernur. Sampai sekarang, aktivitas itu masih terus dilakukannya.

Cara itu mendapat kritik dari mantan Gubernur DKI, Sutiyoso. Bang Yos, sapaan Sutiyoso, menyarankan  Jokowi agar menghentikan aktivitas blusukan dan segera merealisasikan program-programnya.

"Pokoknya saya lima tahun blusukan terus, mau ke kampung terus, pokoknya selama lima tahun. Pokoknya ke bawah, ke kampung, banyak ke lapangan. Setiap gubernur itu punya gaya sendiri. Gaya saya, ya gaya blusukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (19/11/2012) malam.

Jokowi mengatakan, ia akan mendapat banyak aspirasi dan saran jika turun sendiri ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Hal itu tidak akan didapatnya jika terlalu banyak duduk di belakang meja kantor.

"Setiap hari setiap saat itu pasti ada aspirasi dari rakyat, dari bawah. Ada kebutuhan dari bawah, yang kalau kita hanya duduk di kantor enggak akan ketangkap seperti itu," kata Jokowi yang sudah mulai blusukan ketika menjabat  Wali Kota Solo, tujuh tahun lalu.

Turun ke lapangan itu pun, kata Jokowi, bukan berarti hanya turun menemui warga dan melihat perkampungan kumuh. Kunjungan seperti itu juga dilakukan untuk mengontrol lapangan, memantau pelaksanaan proyek dan program kerja. Selain ke kampung-kampung, ia juga akan mengontrol rumah sakit, puskesmas, dan juga kelurahan.

"Kita lihat apakah pelayanannya sudah baik atau belum. Ini semua, kan, bentuk sebuah manajemen. Kalau manajemen perencanaan tanpa manajemen kontrol ke bawah tidak baik, ya enggak akan bisa terwujud," ujar Jokowi.

Jokowi pun santai apabila kegiatan itu dianggap pencitraan. Ia dengan senang hati menerima segala kritik yang ditujukan kepadanya. Namun, soal blusukan tadi, ia masih tetap akan melakukannya sampai lima tahun ke depan.

Iran Desak Konsensus Internasional Terhadap Israel

maiwanews – Republik Islam Iran mendesak konsensus internasional terhadap serangan Israel atas Gaza saat sedang berlangsung upaya perdamaian dan pemulihan stabilitas di Palestina. Presiden iran, Mahmoud Ahmadinejad, dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Mesir, Mohamed Morsi, hari Minggu 18 Nopember 2012 memuji upaya rekan Mesirnya dalam upaya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Gaza.

Presiden Ahmadinejad mengatakan merupakan tugas agama dan tugas kita sebagai manusia untuk melakukan upaya pencegahan akan aksi pembantaian di Gaza terhadap orang-orang tidak bersalah. Ia menambahkan, kita juga wajib memulihkan perdamaian dan keamanan berkelanjutan di wilayah tersebut dan seluruh wilayah Palestina.

Jalur Gaza telah diserang Israel sejak Rabu lalu, Presiden Ahmadinejad menyerukan upaya menghentikan kekerasan dan pertumpahan darah di Gaza. Serangan Israel terhadap Gaza dilakukan setelah memblokade Jalur Gaza sejak tahun 2007. “Perlu dilakukan segala upaya untuk menghentikan pembantaian terhadap perempuan dan anak-anak dan orang-orang tidak bersalah di Gaza dan Palestina”, ungkap Presiden Ahmadinejad.

Presiden Morsi dalam percakapan dengan Presiden Ahmadinejad menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib orang-orang di Gaza. Ia juga mengatakan telah menghubungi beberapa pemimpin negara dalam upaya pencapaian konsensus internasional terhadap Israel. (azm/PressTV)

Kontraktor Pemilik Hak Ulayat Tolak Kontraktor Wilayah Lain

SORONG (Suara Karya): Pihak Asosiasi Pengusaha Asli Papua (ASPAP) memalang kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Kerja (Satker) Wilayah III Kabupaten Maybrat di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (14/11).    Itu mereka lakukan kaena tidak mendapat proyek pekerjaan jalan nasional di Sorong Raya. Namun, aksi itu dan keberadaan mereka akhirnya ditolak oleh kontraktor pemilik hak ulayat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang ingin mengerjakan baik proyek fisik maupun nonfisik di daerah mereka sendiri.    Kontraktor pemilik hak ulayat menolak dengan tegas organisasi mana pun, termasuk ASPAP, yang ingin mengerjakan proyek klasifikasi golongan ekonomi lemah (GEL) di daerah mereka meski itu orang asli Papua sendiri.    Penolakan itu disampaikan Kepala Kampung Futon, Maurid Wafom; Kepala Kampung Faitamayaf, Permenas Wafom; dan Kepala Kampung Kumurkek, Lewi Saa (warga asli Kabupaten Maybrat, Papua Barat) dalam surat pernyataan penolakan terhadap orang luar daerah mereka yang ingin mengerjakan proyek fisik maupun nonfisik di Kabupaten Maybrat dan sekitarnya.    "Kami tidak ingin proyek pekerjaan jalan di Maybrat, Papua Barat, dikerjakan oleh kontraktor lain, yang dari dari Manokwari, Fakfak atau daerah Papua lainnya, meski itu orang asli Papua," demikian salah satu bagian kutipan pernyataan penolakan itu.    "Karena, kami juga orang asli Papua, pemilik hak ulayat pada kawasan proyek jalan nasional itu, sehingga tidak ada alasan orang luar, meski orang Papua sendiri, mengerjakan proyek di daerah kami. Biarlah kami sendiri yang mengerjakan pekerjaan proyek itu sesuai dengan klasifikasi kontraktor golongan ekonomi lemah," demikian lebih lanjut pernyataan itu.   Seperti diketahui, ASPAP didirikan oleh sejumlah kontraktor orang asli Papua untuk menampung aspirasi masyarakat asli yang bergerak di bidang kontraktor dan berkedudukan di Manokwari, ibu kota Papua Barat.    Dasar dari pendirian itu, para kontraktor yang bergabung di ASPAP terpencar di seluruh kabupaten/ kota di Papua Barat untuk mencari proyek. Padahal, baik di Manokwari maupun di Fakfak ada satker-satker yang melayani kontraktor GEL ASPAP itu.    Sayangnya, mereka ditolak di seluruh Provinsi Papua Barat karena di daerah-daerah itu saat ini sudah banyak kontrak lokal yang memiliki hak ulayat. Aksi protes hingga memalang kantor Satker Wilayah III oleh ASPAP itu berakhir di Polsek Sorong Timur. Tetapi, pihak ASPAP tidak bersedia pulang dari Kota Sorong kalau ganti rugi operasional mereka tidak dibayar.    Ganti rugi ASPAP itu akhirnya disanggupi oleh pihak Satker Wilayah III Maybrat. Permintaan ganti rugi ASPAP itu mulanya berjumlah Rp 204 juta. Namun, akhirnya bersedia menerima ganti rugi hanya sebesar Rp 42 juta lebih untuk membayar akomodasi hotel, transportasi ke lapangan, dan tiket pesawat dari Sorong ke Manokwari untuk 15 orang.     Ganti rugi Rp 42 juta tersebut diserahkan oleh Asisten Teknik Satker Wilayah III, Johan Usmani ST. Sedangkan pihak ASPAP diterima oleh ketuanya, Alberth Hein Doom, ST, MM, disaksikan oleh Kapolsek Sorong Timur AKP Asmala YM dan sejumlah stakeholder Kementerian PU dan tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu. (Yacob Nauly)

Hadiri Sesi Pleno, SBY Tekankan Sentralitas ASEAN

SBY juga menandatangani Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration.

Susilo Bambang Yudhoyono (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

PHNOM PENH, Jaringnews.com - Saat menghadiri sesi pleno KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimama disampaikan oleh Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, menekankan sentralitas ASEAN dalam komunitas global.

"Sentralitas ASEAN dipentingkan karena membayangkan 2015 sesuai dengan Bali Concord III, ASEAN akan memasuki fase baru peningkatan hubungan dengan komunitas global," tegas  Faizasyah dalam situs resmi presiden, Senin (19/11).

Selain menekankan sentralitas ASEAN, SBY juga menekankan pentingnya upaya untuk menciptakan Komunitas ASEAN 2015 yang solid dan meningkatkan kerjasama ketahanan menghadapi external shock seperti krisis keuangan global, kejahatan lintas negara, bencana alam, serta terorisme.

Selain menghadiri sesi pleno, SBY juga menandatangani Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration. Penandatanganan ini mempertegas posisi Indonesia yang berkomitmen mengedepankan perlindungan HAM dan nilai-nilai fundamental kebebasan termasuk demokrasi dan rule of law.

"Deklarasi ini juga menekankan kembali komitmen terhadap charter PBB termasuk deklarasi terhadap HAM. Dokumen tersebut sudah mencerminkan kepentingan kawasan, seperti mendorong menghindari pencemaran agama, kebebasan beragama, dan memastikan tidak terjadinya perdagangan manusia," pungkas Faizasyah.

GMNI Nilai SBY Gagal Jalankan Tugas Negara

Aksi GMNI Bandung Jawa Barat

Bandung, MAJALAH SELANGKAH – Mahasiswa Bandung yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)menggelar aksi demontrasi di depan Gudung Sate Bandung Jawa Barat, Rabu (14/11).

Mereka mengkritisi kinerja Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selama ini tidak memihak kepada Rakyat Indonesia. Ia dinilai gagal menjajankan tugas-tugas-tugas negara. Salah satunya adalah memberikan rasa aman dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Risel Jigibalon kepada MAJALAH SELAGKAH mengatakan, SBY gagal menegakan hukum di Indonesia. “SBY lemah. Tidak hanya hukum, di sektor lain pun demikian, sepertinya politik, ekonomi,” kata anggota GMNI itu.

GMNI lebih khusus soroti soal pembiaran kekerasan di tanah Papua. “Paling intinya di Papua. Selama ini terjadi pembiaran kekerasan oleh aparat keamanan di Tanah Papua. Aparar keamanan menewaskan rakyat tak bersalah demi meloloskan kepentingan kapitalisme, kolonialisme, dan impirialisme di negeri cendrawasih.”

Ia menambahkan, SBY masih punya banyak waktu untuk memperbaiki keadaan di Indonesia. Lebih khusus berkaitan dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini di Indonesia. (MS/Jekson Ikomou)

Proyek Teroris Sepi, Densus 88 Garap Papua!

Densus 88 Anti teror yang sedang beroperasi di Papua

JAKARTA, RIMANEWS - Kepolisian disebut berencana mengintensifkan peranan Densus 88 Antiteror di Papua setelah semakin memanasnya situasi di Papua. Upaya itu dinilai harus dibatalkan lantaran bakal menambah masalah di Papua.

"Ada upaya sejumlah elite Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di Bumi Cenderawasih," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Neta mengatakan, rencana mengintensifkan peranan Densus 88 Antiteror terlihat dari adanya upaya menjadikan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Polda Papua. Neta menolak rencana itu karena persoalan di Papua bukanlah masalah terorisme, melainkan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan. Jika Papua menjadi daerah operasi Densus 88, Neta menilai tindakan represif dengan menggunakan senjata api bakal dikedepankan.

"Padahal, yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola persuasif, dialog, dan pendekatan sosial. Polri harus kedepankan dan maksimalkan peranan pembinaan masyarakat dan intelijen untuk melakukan deteksi dan antisipasi situasi," kata Neta.

"Jika Polri memaksimalkan Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawanan sengit dari rakyat Papua. Era DOM (daerah operasi militer) Timor-Timur versi baru akan terjadi di Papua. Pihak asing bukan mustahil akan memanfaatkannya hingga Papua lepas dari NKRI seperti Timor-Timur," kata Neta.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menegaskan, pemerintah tidak layak menjadikan Papua sebagai daerah operasi Detasemen Khusus (Densus) 'Anti Teror' 88 Polri.

"Langkah itu hanya akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh di samping menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali," katanya di Jakarta, Sabtu (16/6/2012). Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai daerah operasi Densus 88 Anti Teror.

Syahganda melanjutkan, kalau Presiden SBY menginginkan kondisi dan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya jangan mengirim pasukan Densus 88. Sebab, ini bukan ladang tepat untuk operasi peperangan bagi Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris.

Persoalan di Papua, menurut Syahganda, bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. "Jadi dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua, baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua," ujarnya.[kmps]