Tarik Militer Dari Papua, Berikan “Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua.”

Logo AMP

Jogyakarta, SUARA INDEPENDEN- “Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat Papua” Demikian bunyi pernyataan yang disampaikan Sekretarsi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite Kota Jogyakarta, Telius Jikwa, Rabu, (12/2). Siang tadi.

Kepada, suaraindependen, Telius mengatakan, Berbagai konflik yang menelan ratusan ribu nyawa orang Papua, sejak Trikora dikumandankan oleh Ir Seokarno pada 19 Desemebr 1961 di Yogyakarta hingga saat ini tidak terlepas dari Status Politik Papua, “Ujarnya.

Lanjutnya, yang tidak jelas dan tidak terselesaikan sesuai Instruksi Roma Agreement tahun 1962  setelah New York Agreement, dimana Pemerintah Indonesia diberi tugas untuk mempersiapkan Papua selama 25 tahun dan kemudian dikembalikan kepada PBB untuk melaluka Act of free Choice atau self determination for West Papua. Dan dan pelaksanaan PEPERA yang Cacat Hukum dan tak bermoral.

Selain itu, Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) sejak 1977-1998, terutama Angkatan Darat (AD) hingga era reformasi ini terlihat tidak berubah.

“Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi rana politik dan jalannya pemerintahan di Papua.”

Cengkraman Militer atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi aparat dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) tersembunyi pasca reformasi.  Namun, lanjutnya, dengan semangat berdwifungsi tersebut, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam dan Polda Papua alah menghancurkan  TPN-OPM.

Tambahanya, Obsesi penghancuran TNP-OPM itu juga dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi Militer, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim. Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor sejumlah uang.

Kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, pembunuhan terhadap Theis Eluay, Mako Tabuni, Huber Mabel serta kasus Biak Berdarah, Abepura berdarah, Wamena Berdarah dan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tuntas diselesaikan oleh Indonesia.

Di awal tahun ini, Peristiwa penembakan, penyisiran dan penangkapan kembali terjadi di Puncak Jaya, Papua  yang berawal dari perampasan delapan  pucuk senjata milik polisi pada 4 Januari 2014 oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB).

Aksi balasan dan pengejaran yang dilakukan oleh TNI dan Polri menewaskan 1 orang anggota TPN-PB atas nama Endenak Telenggen, 1 Orang anggota TNI atas nama Pratu Sugianto, “Pungkas Jikwa.

Penyisiran berlanjut, 1  Pelajar SMA atas nama Tenius Telenggen ditangkap dan penyadapan Gereja saat warga sedang Ibadah  hari minggu 27 Januari lalu.  Akibat dari penyisiran Militer di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, warga Kulirik Menggungsi ke hutan hingga saat ini  memasuki pertengahan  minggu keempat, “Jelasnya.

Peristiwa yang sama terjadi di Sasawan, Kepulauan Yapen, Papua, Sabtu (1/2) pagi yang menewaskan 1 orang anggota TPN-PB dan 10 orang lainnya ditahan polisi.  akibat penyisiran dan dominasi Militer di distrik Sasawan, warga mengungsi. Hingga saat ini warga masih ketakutan dan akitivitas tidak normal.

Secara ekonomi, Eksploitasi oleh perusahaan ilegal dimana-mana di seluruh Papua, di sepanjang Sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, Penambangan illegal sudah berlangsung selama 14 tahun yang merugikan masyakrat adat maupun pemerintah Kabupaten Paniai , Nabire, dan Provinsi Papua.

Masih banyak perusahaan illegal di Papua termasuk PT Freepot Indonesia dimana penanda-tangan kontrak kerja dilakukan oleh Pemerintah Indoensia dengan AS saat status Papua belum tergabung dalan NKRI.

Kami harapkan, Hentikan Penyisiran Brutal TNI-Polri Terhadap Warga Sipil Papua dan Tarik Militer ( TNI-Polri) Organik dan Nonorganik Dari Seluruh Tanah Papua. Kedua, Hentikan Eksploitasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperialis dan Kapitalis. Dan yang Ketiga, Berikan Kebebasan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat Sebagai Solusi Demokratis. (SI)

Jeckson Ikomow